Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net

Politik

Lebih Baik Jokowi Dan Prabowo Bersatu Saja

RABU, 03 JANUARI 2018 | 07:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Berpolitik harus memiliki tujuan yang tulus untuk bersama-sama membangun bangsa dan  negara. Jika ini menjadi tujuan bersama maka segala perbedaan dapat disatukan.

Demikian disampikaan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, saat menjadi pembicara dalam diskusi Temuan Survei Nasional yang bertajuk "Tahun Politik 2018: Kekuatan Partai dan Calon Presiden" yang digelar oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (Selasa, 2/1).

Selain Maruarar hadir pula Direktur SMRC Djayadi Hanan, Politikus Partai Gerindra Feri Julianto, Waketum PAN Hanafi Rais, dan Politisi Partai Golkar Happy Bonne.


Maruarar mengatakan, jika Jokowi dan Prabowo disatukan maka ini akan menjadi energi positif dalam membangun bangsa. Sebab selama ini kedua figur ini memiliki gagasan besar untuk membangun bangsa.

"Jika Prabowo dan Jakowi disatukan ini akan lebih efektif dan stabil," tegasnya.

Lebih lanjut Ara mengemukakan bahwa harapan tersebut telah dijawab dalam hasil survei yang dilakukan SMRC. Mayoritas publik menghendaki agar kedua tokoh bangsa ini dipersatukan dalam Pilpres 2019 nanti.

"Berdasarkan hasil survei menghendaki agar kedua tokoh ini bersatu dalam satu pasangan di Pilpres 2019 nanti. Angkanya lumayan besar yakni 66,9 persen," jelasnya.

Seandainya kedua tokoh bangsa ini bersatu, publik menghendaki Jokowi sebagai calon presiden dibanding Prabowo. "Jika keduanya bersatu yang menghendaki Jokowi sebagai capres sebanyak 66,9 persen. Sementara Prabowo hanya 28,4 persen," imbuhnya.

Kendati demikian pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa untuk menyataukan kedua tokoh bangsa ini tidak mudah. Sebab masing-masing memiliki pendukung yang kuat.

"Ini tidak mudah untuk dipersatukan. Namun jika ini bersatu maka akan lebih kondusif dan stabil," demikian Maruarar.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya