Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net

Politik

Lebih Baik Jokowi Dan Prabowo Bersatu Saja

RABU, 03 JANUARI 2018 | 07:33 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Berpolitik harus memiliki tujuan yang tulus untuk bersama-sama membangun bangsa dan  negara. Jika ini menjadi tujuan bersama maka segala perbedaan dapat disatukan.

Demikian disampikaan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, saat menjadi pembicara dalam diskusi Temuan Survei Nasional yang bertajuk "Tahun Politik 2018: Kekuatan Partai dan Calon Presiden" yang digelar oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (Selasa, 2/1).

Selain Maruarar hadir pula Direktur SMRC Djayadi Hanan, Politikus Partai Gerindra Feri Julianto, Waketum PAN Hanafi Rais, dan Politisi Partai Golkar Happy Bonne.


Maruarar mengatakan, jika Jokowi dan Prabowo disatukan maka ini akan menjadi energi positif dalam membangun bangsa. Sebab selama ini kedua figur ini memiliki gagasan besar untuk membangun bangsa.

"Jika Prabowo dan Jakowi disatukan ini akan lebih efektif dan stabil," tegasnya.

Lebih lanjut Ara mengemukakan bahwa harapan tersebut telah dijawab dalam hasil survei yang dilakukan SMRC. Mayoritas publik menghendaki agar kedua tokoh bangsa ini dipersatukan dalam Pilpres 2019 nanti.

"Berdasarkan hasil survei menghendaki agar kedua tokoh ini bersatu dalam satu pasangan di Pilpres 2019 nanti. Angkanya lumayan besar yakni 66,9 persen," jelasnya.

Seandainya kedua tokoh bangsa ini bersatu, publik menghendaki Jokowi sebagai calon presiden dibanding Prabowo. "Jika keduanya bersatu yang menghendaki Jokowi sebagai capres sebanyak 66,9 persen. Sementara Prabowo hanya 28,4 persen," imbuhnya.

Kendati demikian pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa untuk menyataukan kedua tokoh bangsa ini tidak mudah. Sebab masing-masing memiliki pendukung yang kuat.

"Ini tidak mudah untuk dipersatukan. Namun jika ini bersatu maka akan lebih kondusif dan stabil," demikian Maruarar.[wid]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya