Jokowi Dan Ilusi New Developmentalism

BERBAGAI pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, power plant dan lain-lain direncanakan dengan sengaja yang kesemuanya berorientasi hanya untuk mendukung mobilitas ekspor dan impor kapital oligarki rezim neoliberalisme saat ini.

Dengan modus skema program Kerja Sama Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU), dengan bentuk kerja sama utang negara maupun swasta asing atau lokal secara langsung, diluncurkan mengatasnamakan kebutuhan rakyat, dan dibangun atas dasar skema liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema tersebut. Skema ini jelas akan mengabaikan pelayanan negara dalam sektor public services sehingga rakyat akan semakin banyak mengalami pencurian uang mereka karena harus membayar lebih mahal ketika berpergian menggunakan jalan tol, ketika membayar listrik, membeli BBM dan gas.

Gagasan neoliberalisme tentang kedaulatan, kesejahteraan dan kemajuan adalah omong kosong. Mereka menghipnotis pikiran kita tentang ekonomi, sosial, politik, memanipulasi hukum dan peraturan, mendistorsi pendidikan, meracuni kesehatan dan sebagainya. Seolah-olah semua dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar padahal ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur dan mendikte rezim ini. Dampaknya kemudian adalah privatisasi usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah dan lembaga-lembaga yang memberi layanan publik dengan dalih untuk menghindari korupsi, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, efisiensi, mendatangkan investasi, dan membangun infrastruktur.

Bau neolibelisme di negeri ini sangat kuat, terbukti dengan masifnya privatisasi atas bermacam perusahaaan dan aset penting negara, memberikan celah bisnis "aksi korporasi" BUMN/BUMD dapat dijual beli kepada swasta dan progresifnya pertambahan hutang negara dalam tiga tahun terakhir rezim jalan tol ini.

Liberalisasi pasar sudah kelewat batas dan keterlaluan, hingga mengabaikan undang-undang yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua sektor kehidupan dijadikan sebagai komoditas dan sumber keuntungan. tidak terkecuali mencuri dari kantong rakyat lewat berbagai macam skenario pajak dan pungutan lainnya.

Akhirnya logika pasarlah yang berdaulat di atas kehidupan rakyat, terlebih rakyat pribumi. Negara memberikan pelayanan prioritas untuk obligor tapi ke masyarakat menggunakan prinsip untung-rugi, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah, maka akhirnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi barang langka yang sangat mahal harganya. Rakyat selalu menjadi obyek yang teraniaya, kepentingan rakyat akhirnya menjadi korban.

Sesuai pengalaman yang sudah-sudah ketika negara ini mengalami krisis maka marjinalisasi kepentingan rakyat akan lebih ekstrem terjadi, contohnya kasus BLBI, Centurygate dan seluruh hutang yang diproduksi oleh rezim juga akhirnya menjadi beban untuk seluruh rakyat, tidak terkecuali yang miskin.

Sementara makna krisis terdistorsi hanya cuma soal kegagalan pasar keuangan. Sedangkan kegagalan pelayanan publik tidak dianggap sebagai krisis oleh pemerintah yang harus secara serius dan cepat ditangani padahal dampaknya lebih besar dan sistematis ketimbang krisis pasar finansial. Waspadalah!![***]


Satyo Purwanto
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDEM)