. Sepanjang tahun 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung. Hal itu tidak lepas dari strategi pembangunan pemerintah yang tidak jelas.
Demikian kesimpulan Plt Ketua DPR RI Fadli Zon dalam refleksi akhir tahun di bidang ekonomi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/12).
Jelas Fadli, dari awal pemerintah sepertinya memang tidak punya konsep yang jelas dalam pembangunan. Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon 'Revolusi Mental', seolah itu akan jadi 'blue print' kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik.
"Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Semula Fadli mengira 'Revolusi Mental' itu akan jadi sejenis gagasan 'people centered development'-nya David Korten. Gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan. Tapi dugaan itu ternyata keliru.
"Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon 'Revolusi Mental' tersebut," sebut Fadli.
Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi yang dibangun adalah jalan tol di darat. Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta.
"Lagi pula, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp 14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya," ujar Fadli.
Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena status jalan tol sepertinya tidak mengenal masa kadaluwarsa. Sesudah konsesinya habis, biasanya hanya operatornya yang berganti, tapi jalan tolnya tetap digunakan sebagai jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa.
"Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat," ungkapnya.
Bagi Fadli, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tidak punya konsep. Tidak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.
Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.
"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya. Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan, meski berkali-kali telah dibantah pemerintah," imbuhnya.
Ekonomi kita memang sedang lesu. Namun pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek.
"Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur," ucap Fadli.
Di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tidak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, termasuk pajak.
"Rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan golongan listrik di bawah 5.500 VA, misalnya, yang rencananya diberlakukan tahun depan, seharusnya dibatalkan. Sebab semakin memukul daya beli masyarakat yang akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian," kata Fadli.
Petumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) juga jadi sorotan wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
"Saya kira Presiden harus mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Mereka terlalu textbook thinking, sehingga gagal memahami struktur perekonomian kita. Pertumbuhan GDP, misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat kita. Sebab, mengingat struktur perekonomian kita, besaran GDP lebih mewakili 'pertumbuhan ekonomi orang asing di Indonesia', ketimbang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri," ujar Fadli memaparkan.
[rus]
