. Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof. Samsul Rizal menyerahkan draf naskah akademik Peraturan Daerah (Qanun) Pendidikan Kebencanaan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diterima langsung Ketua DPRA Muharuddin, di Gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Rabu lalu (27/12).
Naskah akademik ini disusun oleh tim Unsyiah untuk dijadikan pertimbangan bagi Pemprov Aceh dan DPRA dalam menyusun Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.
Prof. Samsul mengatakan naskah akademik itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang dimulai sejak usia dini. Sebab menurutnya Aceh berada di daerah rawan yang berpotensi tinggi menghadapi bencana di masa mendatang.
Ini terbukti dari hasil penelitian Unsyiah dan peneliti Singapura yang mencatat adanya sedimen tsunami di gua di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, yang memperkirakan ada 7-11 tsunami yang melanda Aceh di masa lampau.
Penelitian ini menegaskan Aceh adalah daerah rawan tsunami dan perulangan tsunami dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, butuh kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko secara berkelanjutan dan efektif salah satunya melalui pendidikan.
"Pilihan yang tepat untuk realita ini adalah berdamai dengan bencana dan menjawab cobaan ini dengan mengembangkan pengetahuan kebencanaan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT," ujar Prof. Samsul dalam keterangan terrulis Humas Unsyiah, Jumat (29/12).
Ketua DPRA Muharuddin menyambut baik dan mengapresiasi rekomendasi Unsyiah terkait penyusunan naskah qanun Pendidikan Kebencanaan untuk menghadirkan penyadaran dan mengurangi resiko bencana sejak usia dini.
Menurutnya pengurangan resiko bencana perlu digagas melalui dunia pendidikan agar masyarakat tahu bagaimana menghadapi dan memproteksi diri sejak dini dari bencana. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada dunia internasional yang telah membantu Aceh sehingga dapat kembali bangkit dari keterpurukan seusai bencana tsunami 13 tahun lalu.
Dr. Sulastri salah satu tim penyusun naskah akademik pendidikan kebencanaan, menyebutkan naskah pendidikan itu tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami, tetapi juga meliputi segala aspek bencana. Penyusunan naskah ini turut melibatkan beberapa ahli dari Unsyiah, seperti ahli sejarah, kebencanaan, hingga ahli bahasa Indonesia.
Dia berharap agar naskah akademik ini dapat menjadi produk qanun sehingga di Aceh akan hadir mata pelajaran yang memberikan pemahaman kebencanaan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Pemerintah Aceh perlu menyiapkan generasi sadar dan tangguh bencana. Caranya dengan memberikan pendidikan kebencanaan di semua tingkat pendidikan," ujar Sulastri.
Dalam kegiatan itu, Ketua DPRA juga menerima rekomendasi bersama dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Aceh dan TDRMC Unsyiah yang salah satu isinya mengusulkan agar tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai Hari Ketangguhan Bencana Nasional atau Hari Tsunami Nasional.
[rus]
