Berita

Net

Bisnis

Kebijakan Pajak Trump Bisa Pukul Ekonomi Indonesia

MINGGU, 24 DESEMBER 2017 | 19:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Disahkannya UU Reformasi Perpajakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk ketiga kalinya pada akhir pekan lalu mendapat perhatian Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon.

Menurutnya, dua kebijakan itu perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan otoritas moneter karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

"Keputusan tersebut berpotensi menarik dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Sebab, imbal hasil dari instrumen investasi serta besaran reformasi pajak yang ditawarkan pemerintahan Trump cukup signifikan, sehingga pasti akan memikat investor," jelas Fadli kepada wartawan, Minggu (24/12).


Dia menjelaskan, saat ini nilai keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan AS yang ditempatkan di pasar global mencapai USD 2,6 triliun. Jika kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintah Trump bisa menarik hingga separuh nilai tersebut maka pasar global bisa mengalami goncangan. Sesudah isu Yerusalem menjadi gempa politik global, maka kebijakan Trump itu bisa menimbulkan gempa ekonomi.

"Ini memang reformasi pajak terbesar di AS sejak era 1980-an. Trump telah memangkas pajak korporat dari sebelumnya 35 persen kini menjadi 21 persen, dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Kebijakan ini pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ditambah oleh kenaikan suku bunga acuan The Fed, efeknya bisa jadi berganda," papar Fadli.

Ancaman repatriasi akan makin memperkuat nilai tukar dolar, dan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Setiap penurunan nilai tukar rupiah, beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang tentu jadi membengkak karena semuanya dibayar dengan dolar. Sebagai gambaran, per Oktober 2017, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 341,52 miliar atau sekitar Rp 4.603 triliun. Dengan angka tersebut, beban pembayaran bunga utang tahun depan diperkirakan bisa di atas angka Rp 300 triliun.

Fadli menambahkan, pemerintah dan otoritas moneter kini dituntut berpikir cerdik. Jika kita menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan menaikkan juga suku bunga acuan di dalam negeri itu akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang berusaha menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit. Sebab, setiap kenaikan suku bunga acuan maka suku bunga kredit juga otomatis akan naik, yang pada gilirannya akan kian menekan iklim usaha di dalam negeri. Bank Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan yang pas agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit.

"Di tahun politik 2018, pemerintah tak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan," imbuh Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya