Berita

Joko Widodo/Net

Politik

PILPRES 2019

Politikus Senior PDIP: Jokowi Harus Cermat Pilih Cawapres

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 10:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Joko Widodo harus selektif dalam memilih pasangan jika maju dalam pemilihan presiden 2019. Calon wakil presiden yang dipilih harus paham sekaligus mampu mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

"Presiden Jokowi harus hati-hati dalam memilih calon wakil presidennya. Begitu banyak yang berminat tapi apakah mereka paham tentang tantangan ekonomi kita yang semakin berat?" ujar politikus senior PDIP Beathor Suryadi melalui pesan elektronik kepada redaksi, Sabtu (23/12).

Tidak mudah, sebut mantan anggota DPR RI, mengelola negara di tengah ancaman melebarnya defisit APBN. Saat ini hutang yang ditanggung sudah mendekati angka 4000 triliun sementara undang-undang memberi batas tolerasi defisit APBN maksimal sebesar 3% dari PDB.


"Calon wapres yang akan dipilih Jokowi sebagai paslonnya mesti memiliki lompatan gagasan atas beban LOI, Bank Dunia dan IMF terhadap Indonesia," kata Beathor.

Satu nama yang pas, kata dia, adalah Rizal Ramli. Rizal memiliki kemampuan mengatasi masalah ini. Selama ini, masih menurut Beathor, Rizal melakukan perlawanan terhadap beban pajak dan pengetatan anggaran, dua hal yang menjadi garis kebijakan IMF dan World Bank. Pajak yang dipungut tidak digunakan untuk membangun tapi untuk kelancaran membayar bunga dan cicilan kepada World Bank dan IMF.

"Agar dilirik Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini Rizal Ramli harus keluarkan gagasan-gagasan terkait masalah ini. Apa berani kita menunda atau mengemplang beban tersebut agar anggaran dan waktu yang ada bisa dimaksimalkan untuk pemerataan kesejahteraan warga," demikian Beathor.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya