Sekjen PDIP: Perempuan Terlibat Dalam Perjuangan Nasional

. Di era Bung Karno, Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928 menjadi saksi perjuangan perempuan Indonesia. Karena itu, PDI Perjuangan tidak hanya memperingati tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, melainkan juga hari perjuangan dan pergerakan kaum perempuan Indonesia.

Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beberapa hari menjelang kongres di Yogyakarta tersebut, Bung Karno menyampaikan pesan agar gerakan perempuan Indonesia tidak sekedar menjadikan persamaan hak sebagai tujuannya.

"Tetapi juga harus terlibat dalam perjuangan nasional," kata Hasto membuka acara 'Kursus Pancasila dan Sarinah: Platform Gerakan Perempuan Nasional dan Deklarasi' yang dihadiri ratusan perempuan dari berbagai latar belakang dan profesi di Kantor DPP PDIP, Jakarta (Jumat, 22/12).

Dalam buku Sarinah, kata Hasto, Bung Karno kembali menegaskan peran kaum perempuan dalam memajukan bangsa Indonesia.

"Dari kaum perempuanlah lahir peradaban umat manusia karena perempuanlah sumber dari peradaban itu sendiri," ujar Hasto mengutip Bung Karno.

Hasto mengatakan, peran perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar urusan domestik, melainkan nation and character building.

"Itulah sebabnya PDI Perjuangan selalu menempatkan perempuan dalam setiap perjuangannya," ujarnya.

Hasto mencontohkan, bagaimana kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah selalu mengutamakan kesehatan dan gizi ibu-ibu hamil dalam setiap program pembangunannya.

"Karena tidak bisa kita bicara keselamatan bangsa, tanpa keselamatan kaum perempuan," ujar Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak, Sri Rahayu, mengatakan kursus yang digelar pihaknya ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain melawan radikalisme yang tumbuh di masyarakat, menegaskan posisi perempuan sebagai pembangun peradaban dan pembentuk karakter bangsa, serta menegakkan demokrasi yang melibatkan perempuan dan menolak segala bentuk SARA dan seksis.

"PDI Perjuangan percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi segala ajaran dan gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Sri.[dem]