Berita

Politik

Menteri Hanif Dorong Transformasi Digital Bagi Pekerja

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 03:20 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Era transformasi ke dunia digital jadi ketakutan tersendiri bagi para pekerja di lingkungan produksi atau pabrik. Bukan tak bisa bersaing, tapi biaya operasional yang lebih efisien jadi alasan sebagian besar perusahaan di dunia industri.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, penerapan strategi transformasi digital penting untuk menjaga agar jangan terjadi guncangan di industri.

"Baik dalam arti bisnis shock dan kalah bersaing dan kemudian tutup. Atau man power shock perusahaan bisa survive tapi ada phk besar-besaran. Kita ingin semua itu diantisipasi, " kata Menteri Hanif dalam kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (SPSI) di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/12).


Hanif melanjutkan, yang tidak kalah pentingnya adalah akses pelatihan kerja harus terus dilakukan untuk meningkatkan skill bagi angkatan kerja baru atau yang lama.

"Sehingga pekerja yang level pendidikan rendah, kalau ada akses pelatihan yang baik, bisa meningkat kualitas pekerjaannya, hasil meningkat, kesejahteraan meningkat," beber Hanif.

Meski begitu, Hanif mengaku era digital atau robotisasi sudah bisa dirasakan. Namun memang belum merata di semua wilayah Indonesia. Yang penting, kata dia, saat ini langkah antisipasi sudah harus dijalankan.

"Kita sudah bisa rasakan tapi belum disemua tempat tapi ini kan trend ke depan jangan sampai kita kelagapan begitu sudah booming semua. Ketika ini sudah muncul harus kita antisipasi. Jadi dalam lima tahun sampai sepuluh tahun  kedepan kita ready, " ujar dia.

Di tempat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (SPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, pemerintah harus segera merespon atas fenomena digitalisasi untuk menyelamatkan para pekerja. Untuk itu dalam kongres ke 9 yang digelar SPSI di Ancol isu era digital juga dibahas serius.

"Sekarang diseluruh dunia ada ketakutan digitalisasi atau robot. Ada pabrik yang awalnya pekerjanya ada 10 ribu orang sekarang hanya 5 ribu orang dan diganti robot. Ini pemerintab harus merespons karena akan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan mengantisipasi dengan keterampilan, " beber Andi.[dem] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya