Momentum Hari Nusantara yang jatuh tiap 13 Desember digunakan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.
Pengakuan ini didahului oleh diumumkannya "Deklarasi Djoeanda" tanggal 13 Desember 1957 dan akhirnya dirayakan tiap tahun sebagai hari raya nasional sesuai Keputusan Presiden RI 126/2001.
Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan berbeda dengan apa yang termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939", yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.
Peringatan Hari Nusantara tahun 2017 ini dilaksanakan di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk membuka acara. Acara itu dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi program presiden dalam mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menteri Koordinator Kemaritiman yang juga Ketua Dewan Pengarah Hari Nusantara 2017, Luhut Binsar Pandjaitan, berpesan agar lautan bisa mempesatukan Indonesia.
"Laut itu mempersatukan, bukan memisahkan. Dari semangat ini hadirlah visi negara kesatuan bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Saya sebut ini sebagai posisi silang di antara dua samudera dan di antara dua benua besar, jadi Indonesia berada pada posisi yang strategis,†kata Luhut, Rabu (13/12).
Harus diakui bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Dengan posisi di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara Benua Asia dan Australia, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan di antara perbedaan yang ada.
Gagasan yang disampaikan oleh Menko Luhut Pandjaitan tersebut juga sejalan dan telah dijalankan oleh Kementerian Perhubungan selama ini. Perhatian Kementerian Perhubungan di bidang laut tampak semakin fokus di beberapa tahun terakhir.
Salah satunya adalah pengembangan rute-rute Tol Laut dalam rangka memperlancar distribusi logistik di seluruh Tanah Air. Terbukti harga bahan bakar minyak telah merata atau sama di seluruh nusantara. Masyarakat di pedalaman Papua sudah bisa membeli harga BBM sama dengan harga yang ada di Jakarta.
Rute Tol Laut sendiri akan terus dikembangkan, termasuk bagaimana kapal-kapal yang melayani Tol Laut itu bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah tersebut untuk memasarkan produk-produknya ke luar daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa cepat berkembang. Momen Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember juga selalu dijadikan waktu untuk mengevaluasi sejauh mana peran yang dilakukan Kementerian Perhubungan.
Karena itu, sejumlah upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti dermaga, kapal serta fasilitas pendukung lainnya terus dikebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, juga terus melibatkan berbagai pihak, pakar maritim, termasuk perguruan tinggi dalam upaya mencarikan solusi bagi percepatan kemajuan di bidang transportasi laut, menyelesaikan persoalan di bidang kemaritiman untuk mensejahterakan rakyat.
Kementerian Perhubungan berupaya mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo sekaligus mendorong perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui berbagai terobosan demi kemajuan bangsa dan negara. Termasuk dalam bidang penegakan hukum di laut, meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut, penanggulangan pencemaran laut dan pantai serta menyiapkan sumber daya manusia bidang kemaritiman.
Persoalan di bidang kemaritiman terus dipetakan untuk dicarikan solusi, sehingga permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan secara tuntas, termasuk masalah pencemaran lingkungan laut dengan melibatkan semua institusi terkait. Demikian pula di bidang peningkatan keamanan di wilayah perairan dan keselamatan transportasi.
“Untuk itu, perhatian dan pengembangan bidang kelautan harus sejalan dengan kemajuan teknologi maupun peraturan internasional, sehingga Indonesia mampu menguasai wilayah lautnya secara baik dan mampu memanfaatkan seluruh potensinya untuk mensejahterakan rakyat,†kata Menteri Budi Karya Sumadi.
[ald/adv]
