Berita

Muara Karta/Net

Hukum

Novanto Harus Kembalikan 7,3 Juta Dolar AS Duit E-KTP

JUMAT, 15 DESEMBER 2017 | 01:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Terdakwa skandal korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto wajib mengembalikan duit 7,3 juta dolar AS yang diterimanya. Bukan hanya itu, seluruh pihak yang menikmati duit korupsi e-KTP juga harus mengembalikannya kepada negara.

"Harapan saya uang e-KTP yang dirampok secara berjamaah dapat ditarik kembali oleh negara," kata Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI), Muara Karta, Kamis (14/12).

Praktisi hukum senior ini juga mendorong Novanto membeberkan siapa saja yang harus diseret untuk mempertanggung jawabkan uang korupsi e-KTP.


"Tapi kalau Novanto terus bungkam, vonis saja dia seberat-beratnya. Namun sebelumnya seluruh harta milik Novanto disita negara," tegas alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Pasalnya, akibat ulah Novanto cs, kini sekitar 60 persen warga Indonesia belum memiliki e-KTP. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden 2019.

Diketahui, Novanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. Novanto didakwa menerima duit total 7,3 juta dolar AS.

Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya