Berita

Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Ganjar Ngaku Ogah Turuti Arahan Setnov

Soal Proyek E-KTP
KAMIS, 14 DESEMBER 2017 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kerap disebut-sebut terkait kasus e-KTP, nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo justru tak ada da­lam dakwaan Setya Novanto. Malahan, di situ, Ganjar selaku Wakil Ketua Komisi II DPR nyuekin "arahan" Novanto agar dia jangan "galak-galak" terhadap proyek e-KTP.

Arahan itu disampaikan Novanto saat keduanya bertemu di lounge Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada akhir tahun 2010 sampai awal 2011. "Gimana Mas Ganjar. Soal e-KTP itu su­dah beres. Jangan galak-galak ya," kata Jaksa Burhanudin.

Atas penyampaian terdakwa tersebut, Ganjar Pranowo, bakal calon Gubernur Jateng ini menanggapinya dengan mengatakan, 'Oh gitu ya… Saya nggak ada urusan.' Saat bersaksi di persidangan 30 Maret 2017, Ganjar sempat ditanya hakim soal kegalakannya dalam rapat-rapat pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR. Menurut Ganjar, saat itu dia hanya menjalankan fungsi penga­wasan sebagai anggota DPR. Salah satunya adalah mengenai item-item proyek e-KTP yang dia ragukan saat uji petik.


"Kalau saya temukan ada yang tidak benar, ya saya sampaikan saja," kata Ganjar lugas.

PDIP Prioritaskan Incumbent Ganjar


PDI Perjuangan akan men­gumumkan tiga nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Tengah pada 17 Desember ini. Nama Gubernur Incumbent Ganjar Pranowo disebut-sebut masih jadi prioritas untuk mendapat­kan rekomendasi partai.

Ketua DPP PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menga­takan partainya akan memper­tahankan gubernur berkinerja baik dan berprestasi. Ganjar, menurut Budman, selama ini banyak melakukan program mendukung pembangunan desa. "Saya kira Pak Ganjar, saya bisa pastikan prioritas," kata Budiman, kemarin.

Ganjar memiliki pekerjaan rumah terkait kasus agraria jika kembali menjabat sebagai gubernur Jateng. "Persoalan itu harus dituntaskan saat ter­pilih kembali," lanjutnya.

Selain Ganjar, Bupati Kudus Musthofa juga cukup gencar mempromosikan diri untuk jadi calon gubernur Jateng. "Tapi, urutannya seperti itu tadi (Ganjar jadi prioritas)," beber Budiman.

Terkait PDI Perjuangan be­lum menentukan langkah di Pilgub Jateng 2018, Budiman tak mau ambil pusing. Ia menolak jika PDIP dikatakan terlambat. "Istilahnya, Jateng itu save the best for the last," tuturnya.

Artinya, ujar Budiman, bagi PDIP kalah bukan jadi pilihan di Pilgub Jateng 2018. Bahkan, san­gat mungkin partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini berlaga tanpa koalisi. "Kami di Jateng sudah beberapa kali single-single-an. It’s work," pungkasnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya