Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadwalkan pemanggilan penerbit PT Yudhistira atas materi buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas VI SD yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa penulisan buku ajar dengan kekeliruan isi bahkan substansi bukan pertama kali terjadi.
"Ini sudah terjadi ke sekian kalinya. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap buku-buku ajar, terutama buku SD," ujarnya kepada redaksi, Kamis (14/12).
Menurut Retno, KPAI juga pernah menemukan adanya konten kekerasan hingga pornografi dalam buku pelajaran sekolah. Pengawasan buku pelajaran mestinya menjadi kewenangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Karena itu, KPAI akan meminta keterangan ke pihak Kemendikbud atas kasus tersebut.
"Jika dalam proses penilaian buku tersebut ada kelalaian Kemdikbud, maka tentu saja Kemdikbud menjadi pihak yang bertanggung jawab," kata Retno.
Dia menambahkan, selain memanggil pihak Kemendikbud, KPAI juga akan meminta penjelasan penerbit buku. Sebagai upaya pengumpulan data dan penjelasan utuh dalam proses penyusunan buku hingga lolos penilaian.
"Pemanggilan dijadwalkan pada Senin 18 Desember 2017 jam 13.30 WIB di KPAI," imbuh Retno.
Belakangan ini tengah ramai perbincangan publik di media sosial soal materi buku IPS kelas VI Sekolah Dasar. Dalam buku keluaran Penerbit Yudhistira dituliskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Masyarakat mengaitkannya dengan keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Buku pelajaran IPS itu sendiri merupakan terbitan Yudhistira tahun 2008 yang memuat Kurikulum 2006.
[wah]
