Berita

Politik

Soal Jabatan Menperin, Ketum Golkar: Tanya Presiden

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 | 04:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Airlangga Hartarto menyerahkan nasibnya di kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Airlangga kini rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Tanya presiden," ucap Airlangga kepada wartawan usai rapat pleno tertutup DPP Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/12) dini hari.

Airlangga menyerahkan sepenuhnya posisi menteri perindustrian kepada Jokowi apakah tetap dijabat oleh dirinya atau ada pergantian.


"Ya, pastilah," singkat Airlangga.


Airlangga Hartato secara aklamasi ditunjuk menjadi ketua umum Partai Golkar mengantikan Setya Novanto lewat Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12) malam, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar. Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.

"Pergantian dari bapak Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto definitif ditetapkan pada rapat pleno," ujar Nurdin mengumumkan hasil rapat pleno.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya