Berita

Puan Maharani/Net

Nusantara

Menteri Puan Mau Penyusunan Buku Benar-Benar Dicek

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 20:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kontrol penyebaran buku untuk peserta didik perlu pengawasan yang lebih ketat, khususnya terkait proses penyusunan buku sebelum diedarkan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani terkait beredarnya buku pelajaran kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Ini adalah keteledoran yang harusnya tidak terjadi. Kedepan, proses penyusunan buku itu harus benar-benar dicek dan ricek," ucapnya saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta (Rabu 13/12).


Puan sangat menyesalkan karena buku tersebut sudah beredar sejak lama dan baru diketahui sekarang. Puan juga menyatakan sangat mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang menarik tautan tersebut dari situs Kemendikbud.

Menurut Puan, tersebarnya buku tersebut adalah bentuk pelanggaran dan harus dipertanggungjawabkan. Dia berharap, khususnya kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan agar sebelum diedarkan buku tersebut telah diperiksa konten buku tersebut secara ketat.

"Keinginan kami secepatnya buku tersebut ditarik dan dikoreksi segera pada edisi terbaru," tutur Puan.

Bagi Puan, banyak hal terkait kasus buku pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Pasalnya, jika terjadi kesalahan dalam substansi yang diberikan akan berbahaya dalam memberikan ilmu pengetahuan.

"Harus lebih diperhatikan, jangan sampai buku yang sudah beredar menimbulkan polemik," ucap Puan.

Terakhir, Menko PMK juga meminta peran aktif orang tua atau guru untuk ikut bersama-sama mengawasi kualitas buku-buku sekolah.

"Demi masa depan pendidikan anak-anak kita, kita harus turut memberikan pengawasan terhadap edaran buku pelajaran," demikian Puan. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya