Berita

Novanto/net

Hukum

Setya Novanto Rupanya Tidak Suka Dengan Sikap Ganjar Pranowo

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 18:28 WIB | LAPORAN:

RMOL. Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto ternyata tidak suka dengan tindakan Ganjar Pranowo saat Gubernur Jawa Tengah itu masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan bekas Ketua DPR RI tersebut yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Menurut Novanto, Ganjar merupakan anggota paling aktif yang mengkritisi usulan proyek yang belakangan diketahui menjadi bancakan sejumlah pihak di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI itu.


"Bahwa karena selama proses pembahasan penganggaran proyek KTP Elektronik Ganjar Pranowo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI banyak mengkritisi mengenai usualan atau konsep yang diajukan oleh pemerintah, maka sekira akhir 2010 sampai awal 2011 bertempat di lounge Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terdakwa menyampaikan kepada Ganjar Pranowo agar jangan galak-galak untuk urusan KTP Elektronik dengan mengatakan, 'Gimana Mas Ganjar. Soal e-KTP itu sudah beres. Jangan galak-galak ya’,” kata Jaksa Burhanudin membacakan dakwaan.

"Atas penyampaian terdakwa tersebut, Ganjar Pranowo menanggapinya dengan mengatakan, 'Oh gitu ya… Saya ga ada urusan’,” lanjut Jaksa Burhanudin.

Sebagaimana diberitakan, saat bersaksi di persidangan 30 Maret 2017 lalu, Ganjar sempat ditanya hakim soal kegalakannya dalam rapat-rapat pembahasan proyek e-KTP di Komisi II DPR. Menurut Ganjar, saat itu dia hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR. Salah satunya adalah mengenai item-item proyek e-KTP yang dia ragukan saat uji petik.

"Kalau saya temukan ada yang tidak benar, ya saya sampaikan saja,” tegas politisi PDIP itu. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya