Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Jokowi Didesak Segera Lantik Komisioner Komnas HAM

RABU, 13 DESEMBER 2017 | 04:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menetapkan dan melantik anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Tujuh nama sudah dinyatakan DPR lolos seleksi sebagai anggota Komnas HAM dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, pertengahan Oktober lalu.

"Presiden perlu segera mengeluarkan SK pengangkatan komisioner Komnas HAM dengan mandat kerja sesuai dengan amanat yang telah diberikan kepada lembaga HAM ini. Ini penting agar Komnas HAM dapat segera bekerja dalam memajukan dan menjamin perlindungan HAM di Indonesia," kata kata Analis Politik dan HAM Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga kepada redaksi, Selasa (12/12).

Andy meyayangkan ketidakjelasan kapan komisioner Komnas HAM yang baru dilantik. Padahal pekerjaan rumah berupa tujuh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu perlu segera dituntaskan.


"Itu belum ditambah dengan lima peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua dan Aceh," katanya.

Andy berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian serius akan kehadiran lembaga Komnas HAM karena sejalan dengan janji kampanye saat pilpres 2014 lalu, yang tertuang dalam Nawa Cita.

"Seharusnya sebagai kado dan perhatian akan HAM, Presiden melantik komisioner Komnas HAM terpilih pada tanggal 10 Desember lalu, yang diperingati juga sebagai HAM Internasional," keluhnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya