. Langkah Bamus DPR menolak nama ketua DPR yang direkomendasikan Setya Novanto dan menyerahkan penunjukkan ketua DPR kepada internal Partai Golkar dinilai tepat.
Bamus DPR dianggap telah merespon dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar, dimana 60 dari 91 kader Golkar yang ada di DPR menyatakan menolak nama ketua DPR pesanan Novanto.
"Langkah Bamus DPR dan 60 anggota Fraksi Golkar yang menggalang tanda tangan untuk menolak penunjukkan ketua DPR oleh Novanto patut diapresiasi sebagai penyelamat integritas demokrasi," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaksi, Selasa (12/12).
Tidak terbayang, sebut dia, bila yang menjadi ketua DPR atas penunjukkan orang yang ditahan KPK. Tentu ini akan menjadi bahan tertawaan karena dianggap sebagai dagelan politik menjelang tutup tahun.
Dikatakan dia, ketua DPR adalah posisi yang terhormat dan yang memimpin lembaga terhormat sehingga penunjukkan ketuanya pun harus dilakukan secara terhormat.
"Tidak pantas jika seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi masih memiliki kewenangan menentukan Ketua DPR yang baru. Apalagi penunjukkan itu diduga terkandung motif terselubung untuk melepaskannya dari jerat hukum yang saat ini membelitnya," jelas Sya'roni.
Dari sisi legalitas, katanya, memang penunjukkan oleh Novanto tidak menabrak aturan apapun namun dari segi etika politik jelas menabrak norma kepatutan. Sudah menjadi pemahaman umum, Sya'roni menambahkan, siapapun yang ditahan, apalagi karena tersangkut kasus korupsi, maka sudah sepantasnya kewenangannya dilucuti juga.
"Namun, lucunya di negeri ini, orang yang sudah mendekam di tahanan KPK masih bisa leluasa mengotak-atik posisi ketua lembaga tinggi negara. Maka ke depan perlu dibuatkan aturan hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali," katanya.
Selain itu, katanya, Partai Golkar yang notabene merupakan perwujudan lembaga demokrasi, maka karakteristik dan mekanisme pengambilan keputusan soal siapa ketua DPR pengganti Novanto juga harus melewati proses demokrasi. Setiap keputusan harus diambil melalui rapat bersama dan bersifat kolegial, bukan main tunjuk seperti kerajaan.
"Adanya penunjukkan langsung nama tertentu untuk menjabat ketua DPR mengesankan ada putera mahkota dalam tubuh Partai Golkar. Ini seharusnya dihindari oleh Partai Golkar," tukas Sya'roni.
[dem]
