Ratusan penerbangan Garuda Indonesia ditunda atau dibatalkan saat erupsi Gunung Agung lalu. Maskapai menyebut alasan diantaranya penutupan bandara, debu vulkanik, dan cuaca. Namun sesungguhnya, disinyalir kekacauan jadwal karena operasional sistem baru. Juga imbas dari mismanajemen di tubuh maskapai pelat merah tersebut.
Kabar ini diketahui oleh pengamat penerbangan dan Anggota Ombudsman Alvin Lie.
"Sistem penjadwalan keliatannya bermasalah sehingga Garuda kesulitan melacak, dan mengatur pesawat di mana, pilot di mana, awak kabin di mana. Erupsi, pilot, dan lain-lain bukan alasan yang sebenarnya," ungkap Alvin kepada wartawan kemarin.
Diketahui, sejak akhir Agustus 2016, Garuda teken kontrak paket Platform Teknologi Operasi dan Awak Pesawat Sabre Airline Solutions. Menggantikan sistem lama, paket aplikasi ini digadang-gadang menyempurnakan pelacakan pesawat, kontrol dan pencegahan gangguan serta operasi manajemen awak kabin.
"Saya kurang tahu pasti ada masalah teknis apa terkait Sabre. Tapi seharusnya pada saat implementasi satu sistem baru, seharusnya sistem lama masih jalan, jadi dua-duanya jalan. Setelah sistem baru itu sudah terbukti lancar, yang lama dimatikan," ujar Alvin.
"Kalau mau beralih dari satu sistem ke sistem baru itu juga cari waktu yang tepat dong. Jangan peak season begini, kan dampaknya banyak penumpang yang ingin menggunakan," sambung bekas anggota DPR ini.
Lebih jauh Alvin menyebut ada mismanagement di Garuda dimana struktur direksi tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam Board of Directors (BOD) Garuda saat ini tidak ada direktur operasi, direktur teknik dan perawatan. Yang ada justru jabatan baru direktur produksi dan direktur kargo.
"Itu tidak diangkat dalam RUPS, dan itu tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ini sudah berbulan-bulan tapi Garuda tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat. Dua direktur itu ada, tapi tidak diangkat dalam RUPS, sehingga ada kelemahan aspek legal," beber Alvin.
Saat itu Garuda berdalih BOD akan efisien. Tapi faktanya terjadi pembengkakan struktur karena ada sembilan direktur. Hasil RUPS lalu juga mengangkat Pahala Nugraha Mansury sebagai dirut yang notabene bukan orang penerbangan.
"Jiwa bankir Pahala dibawa hingga Garuda. Akibatnya banyak pengurangan biaya yang menurunkan tingkat keselamatan. Bahkan saat ini, level safety Garuda Indonesia di bawah Lion Air Group. Padahal dalam industri penerbangan, faktor keselamatan menjadi modal utamanya," tuturnya.
Alvin mengimbau agar Garuda segera mematuhi perundangan-undangan yang berlaku. Jangan karena milik pemerintah, terus bisa melanggar aturan. Dikhawatirkan maskapai lain mengukuti langkah Garuda yang justru bisa membahayakan industri penerbangan.
"Mengelola Airline jangan disamakan dengan mengelola bidang lain. Khususnya persyaratan untuk direksi, karena Airline dibutuhkan seorang yang paham seluk beluk Aviation Industri. Bukan persyaratan kestrataan yang tidak berhubungan dengan hal yang akan dikelola. Sudah terbukti GA dipimpin oleh orang yang bukan di bidangnya dan hasilnya adalah hutang menggunung," papar Alvin.
[dem]
