Berita

Nusantara

Kemendes Habiskan Rp 100 M Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Pedesaan

SENIN, 11 DESEMBER 2017 | 01:33 WIB | LAPORAN:

Masalah kualitas tenaga kerja (naker) menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Program pendidikan vokasional dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan.

"Kami berharap kalangan perguruan tinggi bisa menjadi jembatan untuk mendorong berbagai pendidikan vokasi agar kualitas tenaga kerja di kawasan pedesaan bisa meningkat," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang bertajuk "Peningkatan Efektifitas Dana Desa" di Jakarta, Minggu (10/12).

Eko mengungkapkan, sebagian besar tenaga kerja di kawasan pedesaan didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 57,79 persen. Menyusul kemudian tenaga kerja lulusan SMP sebanyak 18,87 persen dan lulusan SMA 13,07 persen.


"Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar tenaga kerja di desa adalah lulusan sekolah dasar, yakni hampir 57,79 perse , lulusan SMP 18,87 persen dan lulusan SMA 13,07 persen," terang Eko.

Kualitas tenaga kerja tersebut, lanjutnya, mempengaruhi berbagai program percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, dibutuhkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan melalui pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan.

Dengan sistem kejuruan, tenaga kerja di kawasan pedesaan bakal mendapatkan berbagai pendidikan terapan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

"Perlu model program pendidikan vokasional di desa-desa. Universitas atau kalangan perguruan tinggi bisa mewujudkan hal tersebut. Sehingga akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan secara masif," tuturnya.

Menurut Eko, ada berbagai program inovasi desa yang dijalankan Kemendes  PDTT dengan anggaran hingga Rp 100 miliar. Program tersebut akan membiayai berbagai produk inovasi termasuk di dalamnya program-program dari pendidikan vokasional.

"Pertides bisa memanfaatkan program tersebut agar pendidikan vokasional bisa lebih cepat terealisasi dan bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja di kawasan perdesaan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Pertides dalam berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Dia mencontohkan keterlibatan Pertides dalam proses rekrutmen pendamping desa dan KKN Tematik.

Dalam hal rekrutmen pendamping desa, tahun ini Kemendes PDTT melakukan rekrutmen pendamping desa secara online atas arahan Pertides.

"Pertides banyak membantu dalam memberikan pelatihan-pelatihan melalui program KKN Tematik yang tahun lalu ada sekitar 45 ribu mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dengan Pertides dan ditempatkan di daerah - daerah dan desa – desa," paparnya.

Menteri Eko berharap kerjasama antara Kemendes PDTT dan kalangan perguruan tinggi di masa depan bisa ditingkatkan. Pertides bisa melakukan survei terkait evaluasi tiga tahun implementasi program dana desa.

Hasil riset tersebut bisa dipublish ke publik. Sehingga nantinya ada masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan efektivitas program dana desa.

"Forum Pertides saya harapkan tahun depan bisa sama-sama bentuk survei untuk mengetahui tiga tahun dana desa. Tujuan dari dana desa tercapai atau tidak, efektif atau belum, sampai manfaatnya di masyarakat atau belum, Pertides mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pertides, Kadarsyah, menyambut baik harapan Menteri Eko terkait peningkatan program vokasi. Menurutnya program pendidikan vokasi ini telah concern dari lintas kementerian agar melahirkan banyak tenaga kerja berkualitas.

Namun demikian, dia berharap bahwa kalangan industri juga mempunyai komitmen yang sama terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sebab penyerap utama tenaga kerja di Indonesia saat ini adalah kalangan industri.

"Jadi ini intinya, komitmen pemerintah lalu support dari kalangan industr. Perguruan tinggi akan mengikuti dari penyusunan kurikulum," tutur Kadarsyah. [sam]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya