Berita

Nusantara

Kemendes Habiskan Rp 100 M Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Pedesaan

SENIN, 11 DESEMBER 2017 | 01:33 WIB | LAPORAN:

Masalah kualitas tenaga kerja (naker) menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Program pendidikan vokasional dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan.

"Kami berharap kalangan perguruan tinggi bisa menjadi jembatan untuk mendorong berbagai pendidikan vokasi agar kualitas tenaga kerja di kawasan pedesaan bisa meningkat," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang bertajuk "Peningkatan Efektifitas Dana Desa" di Jakarta, Minggu (10/12).

Eko mengungkapkan, sebagian besar tenaga kerja di kawasan pedesaan didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 57,79 persen. Menyusul kemudian tenaga kerja lulusan SMP sebanyak 18,87 persen dan lulusan SMA 13,07 persen.


"Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan pedesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar tenaga kerja di desa adalah lulusan sekolah dasar, yakni hampir 57,79 perse , lulusan SMP 18,87 persen dan lulusan SMA 13,07 persen," terang Eko.

Kualitas tenaga kerja tersebut, lanjutnya, mempengaruhi berbagai program percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, dibutuhkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan melalui pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan.

Dengan sistem kejuruan, tenaga kerja di kawasan pedesaan bakal mendapatkan berbagai pendidikan terapan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

"Perlu model program pendidikan vokasional di desa-desa. Universitas atau kalangan perguruan tinggi bisa mewujudkan hal tersebut. Sehingga akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan secara masif," tuturnya.

Menurut Eko, ada berbagai program inovasi desa yang dijalankan Kemendes  PDTT dengan anggaran hingga Rp 100 miliar. Program tersebut akan membiayai berbagai produk inovasi termasuk di dalamnya program-program dari pendidikan vokasional.

"Pertides bisa memanfaatkan program tersebut agar pendidikan vokasional bisa lebih cepat terealisasi dan bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja di kawasan perdesaan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Pertides dalam berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Dia mencontohkan keterlibatan Pertides dalam proses rekrutmen pendamping desa dan KKN Tematik.

Dalam hal rekrutmen pendamping desa, tahun ini Kemendes PDTT melakukan rekrutmen pendamping desa secara online atas arahan Pertides.

"Pertides banyak membantu dalam memberikan pelatihan-pelatihan melalui program KKN Tematik yang tahun lalu ada sekitar 45 ribu mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dengan Pertides dan ditempatkan di daerah - daerah dan desa – desa," paparnya.

Menteri Eko berharap kerjasama antara Kemendes PDTT dan kalangan perguruan tinggi di masa depan bisa ditingkatkan. Pertides bisa melakukan survei terkait evaluasi tiga tahun implementasi program dana desa.

Hasil riset tersebut bisa dipublish ke publik. Sehingga nantinya ada masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan efektivitas program dana desa.

"Forum Pertides saya harapkan tahun depan bisa sama-sama bentuk survei untuk mengetahui tiga tahun dana desa. Tujuan dari dana desa tercapai atau tidak, efektif atau belum, sampai manfaatnya di masyarakat atau belum, Pertides mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pertides, Kadarsyah, menyambut baik harapan Menteri Eko terkait peningkatan program vokasi. Menurutnya program pendidikan vokasi ini telah concern dari lintas kementerian agar melahirkan banyak tenaga kerja berkualitas.

Namun demikian, dia berharap bahwa kalangan industri juga mempunyai komitmen yang sama terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sebab penyerap utama tenaga kerja di Indonesia saat ini adalah kalangan industri.

"Jadi ini intinya, komitmen pemerintah lalu support dari kalangan industr. Perguruan tinggi akan mengikuti dari penyusunan kurikulum," tutur Kadarsyah. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya