Sekolah para calon kepala daerah merupakan tahapan yang wajib diikuti oleh calon kepala daerah serta wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Hari ini, Minggu (10/12), sekolah politik bagai calon kepala daerah itu kembali dibuka.
Pembukaan sekolah ini sebagai dimulainya tahapan strategis PDIP dalam memenangkan Pilkada Serentak tahun 2018. Tahun ini ada 90 kader yang menjadi murid sekolah para calon kepala daerah.
"Sekolah ini sebagai tanggung jawab partai untuk menghasilkan kepemimpinan ideologis; kepemimpinan yang membumikan Pancasila dan kepemimpinan yang membangun peradaban dengan memberi jawaban atas berbagai persoalan bangsa dan negara guna membangun masa depan yang lebih baik," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan beberapa saat lalu.
Menurut Hasto, selain aspek ideologis, kurikulum sekolah juga dirancang untuk membekali calon terkait dengan tata pemerintahan yang baik; reformasi birokrasi sebagai penopang e-government; pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi; serta hal-hal terkait dengan strategi pemenangan pemilu berdasarkan kekuatan gotong royong.
Hasto menilai dengan semangat gotong royong, maka seluruh simpatisan, anggota dan kader partai bergerak satu arah memenangkan pilkada.
"Bagi PDIP, Pilkada bukan persoalan orang per orang. Pilkada merupakan pergerakan kolektif kepartaian bersama pasangan calon untuk memenangkan hati rakyat," ungkap Hasto.
Di dalam sekolah tersebut juga, sambung Hasto, dibangun emotional bonding bagi calon, sehingga jika terpilih nanti akan saling bekerja sama. Kerjasama secara horisontal untuk menjalankan konsepsi pembangunan semesta berencana yangg dirintis oleh Bung Karno serta kerjasama secara vertikal untuk memerkuat konsolidasi politik Presiden Jokowi.
"Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan khusus bersama kepala daerah PDIP yang dinilai berhasil. Keberhasilan para kepala daerah PDIP seperti di Surabaya, Banyuwangi, Ngawi, Tabanan, Bangki, Dharmasraya, Semarang, Sukoharjo, Kulonprogo dan lain-lain akan menjadi inspirasi terhadap model pemerintahan pro rakyat; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," demikian Hasto.
[nes]
