HAM Di Tengah Demokrasi Yang Menyusut Di ASEAN

PADA Hari Hak Asasi Manusia, kita sebagai anggota parlemen, diingatkan akan peran kita untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak rakyat yang kita wakili. Para anggota Parlemen di ASEAN untuk HAM (APHR), yang merupakan anggota parlemen dari seluruh negara Asia Tenggara, berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia untuk semua orang di wilayah ASEAN.

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi para pendukung HAM di Asia Tenggara. Di negara demi negara, kita telah menyaksikan kemunduran dari komitmen demokrasi dan HAM serta melihat masyarakat yang rentan tercabut HAM mereka. Di antara perkembangan yang paling penting adalah serangan habis-habisan terhadap demokrasi dan ruang kewarganegaraan di Kamboja, pelestarian perang berdarah terhadap orang miskin di Filipina, dan kekejaman yang tak terkatakan yang dialami suku rohingya di Myanmar. Ada kecenderungan nyata adanya penyusutan ruang demokrasi di kawasan ASEAN.

Semakin banyak, kita melihat para pemimpin Asean di tingkat nasional, regional, dan global yang mencabut tanggung jawab mereka dan gagal mempertahankan hak dan martabat rakyat mereka. ASEAN, khususnya, harus menjelaskan di mana posisinya terkait kecenderungan-kecenderungan yang memprihatinkan tersebut.

Komitmen negara-negara ASEAN dalam Piagamnya untuk menegakkan HAM dan mempromosikan pemerintahan yang demokratis, hanya menjadi kata-kata tanpa makna. ASEAN telah menutup mata dan telinga terhadap HAM yang dilanggar, perlindungan yang terkikis, dan norma dan proses demokrasi yang terinjak-injak. Jika ASEAN benar-benar ingin mewujudkan mantra pembangunan yang berpusat pada RAKYAT, ASEAN harus mengubah arah kerjasama ekonomi antar negara dan menangani tantangan HAM di wilayah ini.

Dalam konteks regional dan global yang sangat dalam ini, sangat penting bahwa pembela hak asasi manusia dari semua jenis, mulai dari aktivis akar rumput hingga anggota parlemen, bergabung bersama untuk melindungi hak semua orang. Kita sebagai anggota parlemen, harus berdiri dalam solidaritas dengan masyarakat sipil karena mereka dengan berani melanjutkan pekerjaan penting mereka, terlepas dari kemunduran dan ancaman.

Tidak semuanya gelap, ada yang harus dilakukan supaya tidak buntu. Mereka yang berada di darat  -LSM, kelompok masyarakat, serikat pekerja, gerakan masyarakat, dan lain-lain - bekerja sama dalam masa-masa sulit, beroperasi di dalam ruang terbatas yang diizinkan, untuk memastikan bahwa masalah  HAM tidak dikalahkan dan dikorbankan demi kemajuan perekonomian.

Kami berkomitmen untuk bekerja dengan mereka menuju ASEAN yang berkeadaban dan menjunjung martabat kemanusiaan.[***]


Eva Kusuma Sundari
Koordinator APHR, Anggota PDI Perjuangan DPR RI