Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tolak Acara Dugem Internasional di JIExpo

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana penyelenggaraan event Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat penolakan. Acara yang disebut dugem internasional itu akan digelar di area JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Acara itu tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan hanya mendorong generasi muda agar menjadi generasi hedonis, apatis dan mendekati penggunaan narkoba serta seks bebas, harus ditolak," kata aktivis Jakarta, Ical Syamsuddin, kepada redaksi, Sabtu (9/12).

Karenanya, Ical yang juga Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Jakarta, mengajak aktivis penyelamat bangsa dan negara yang peduli terhadap nasib generasi bangsa kedepan dari setiap ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, khususnya Kemayoran dan Pademangan, untuk juga berupaya menolak penyelenggaraan event tersebut.


Menurutnya, event yang akan diselenggarakan Ismaya Group selama dua hari 15-16 Desember itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan peradaban leluhur budaya kita yang notabene Kemayoran merupakan kampung ulama dan jawara. Mengingat event maksiat dugem internarional ini diselenggarakan masih dalam wilayah/kampung kita yang bersinggungan dengan dua wilayah Jakarta Utara dan Pusat wajib menolak dan menyikapi," seru dia.

Ical pun meminta agar penolakan disampaikan dalam surat ditujukan setidaknya kepada instansi-instansi terkait, yakni Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kapolres Jakarta Pusat dan Jakut, dan Dandim 0501/JP dan Dandim 0502/JU.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya