Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tolak Acara Dugem Internasional di JIExpo

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana penyelenggaraan event Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat penolakan. Acara yang disebut dugem internasional itu akan digelar di area JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Acara itu tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan hanya mendorong generasi muda agar menjadi generasi hedonis, apatis dan mendekati penggunaan narkoba serta seks bebas, harus ditolak," kata aktivis Jakarta, Ical Syamsuddin, kepada redaksi, Sabtu (9/12).

Karenanya, Ical yang juga Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Jakarta, mengajak aktivis penyelamat bangsa dan negara yang peduli terhadap nasib generasi bangsa kedepan dari setiap ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, khususnya Kemayoran dan Pademangan, untuk juga berupaya menolak penyelenggaraan event tersebut.


Menurutnya, event yang akan diselenggarakan Ismaya Group selama dua hari 15-16 Desember itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan peradaban leluhur budaya kita yang notabene Kemayoran merupakan kampung ulama dan jawara. Mengingat event maksiat dugem internarional ini diselenggarakan masih dalam wilayah/kampung kita yang bersinggungan dengan dua wilayah Jakarta Utara dan Pusat wajib menolak dan menyikapi," seru dia.

Ical pun meminta agar penolakan disampaikan dalam surat ditujukan setidaknya kepada instansi-instansi terkait, yakni Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kapolres Jakarta Pusat dan Jakut, dan Dandim 0501/JP dan Dandim 0502/JU.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya