Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tolak Acara Dugem Internasional di JIExpo

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana penyelenggaraan event Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat penolakan. Acara yang disebut dugem internasional itu akan digelar di area JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Acara itu tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan hanya mendorong generasi muda agar menjadi generasi hedonis, apatis dan mendekati penggunaan narkoba serta seks bebas, harus ditolak," kata aktivis Jakarta, Ical Syamsuddin, kepada redaksi, Sabtu (9/12).

Karenanya, Ical yang juga Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Jakarta, mengajak aktivis penyelamat bangsa dan negara yang peduli terhadap nasib generasi bangsa kedepan dari setiap ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, khususnya Kemayoran dan Pademangan, untuk juga berupaya menolak penyelenggaraan event tersebut.


Menurutnya, event yang akan diselenggarakan Ismaya Group selama dua hari 15-16 Desember itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan peradaban leluhur budaya kita yang notabene Kemayoran merupakan kampung ulama dan jawara. Mengingat event maksiat dugem internarional ini diselenggarakan masih dalam wilayah/kampung kita yang bersinggungan dengan dua wilayah Jakarta Utara dan Pusat wajib menolak dan menyikapi," seru dia.

Ical pun meminta agar penolakan disampaikan dalam surat ditujukan setidaknya kepada instansi-instansi terkait, yakni Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kapolres Jakarta Pusat dan Jakut, dan Dandim 0501/JP dan Dandim 0502/JU.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya