Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tolak Acara Dugem Internasional di JIExpo

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana penyelenggaraan event Djakarta Warehouse Project (DWP) mendapat penolakan. Acara yang disebut dugem internasional itu akan digelar di area JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Acara itu tidak mendidik, tidak bermanfaat, dan hanya mendorong generasi muda agar menjadi generasi hedonis, apatis dan mendekati penggunaan narkoba serta seks bebas, harus ditolak," kata aktivis Jakarta, Ical Syamsuddin, kepada redaksi, Sabtu (9/12).

Karenanya, Ical yang juga Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Jakarta, mengajak aktivis penyelamat bangsa dan negara yang peduli terhadap nasib generasi bangsa kedepan dari setiap ormas yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, khususnya Kemayoran dan Pademangan, untuk juga berupaya menolak penyelenggaraan event tersebut.


Menurutnya, event yang akan diselenggarakan Ismaya Group selama dua hari 15-16 Desember itu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan peradaban leluhur budaya kita yang notabene Kemayoran merupakan kampung ulama dan jawara. Mengingat event maksiat dugem internarional ini diselenggarakan masih dalam wilayah/kampung kita yang bersinggungan dengan dua wilayah Jakarta Utara dan Pusat wajib menolak dan menyikapi," seru dia.

Ical pun meminta agar penolakan disampaikan dalam surat ditujukan setidaknya kepada instansi-instansi terkait, yakni Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kapolres Jakarta Pusat dan Jakut, dan Dandim 0501/JP dan Dandim 0502/JU.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya