Berita

Fptp: Istimewa

Nusantara

Wilayah Pulau Terluar Indonesia Kekurangan Kapal Feeder

SABTU, 09 DESEMBER 2017 | 11:40 WIB | LAPORAN:

Perhatian terhadap pulau kecil dan terluar, merupakan salah satu bagian dari Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) yang digalakkan Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU) Kemendes PDTT, Yohozua Max Yoltuwu mengatakan, ketetapan pemilikan wilayah pulau kecil dan terluar tidak begitu disadari dan diperhatikan pada konstelasi era pemerintahan sebelumnya.

"Padahal, sebagian penduduk berdiam di pulau-pulau itu. Eksistensinya, secara geografis, sangat berpengaruh terhadap upaya penguatan integritas bangsa dan NKRI," kata pria kelahiran Maluku Barat Daya tersebut seperti keterangan yang diterima redaksi.


Imbasnya, lanjut Max, para investor kurang tertarik mengelola potensi sumber daya yang ada di dalamnya.

Untuk itu, guna membangun akses konektifitas antar pulau, lanjut Max, Kemendes PDTT menyalurkan bantuan lima unit kapal feeder atau penghubung.

Rinciannya, dua kapal penumpang berkapasitas 50 orang, masing-masing untuk kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Sedangkan tiga kapal jenis kargo 32 GT, diberikan ke dua Kabupaten di provinsi Maluku. Yaitu, Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat (MTB). Serta satu kapal kargo lainnya, untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim), NTB.

Dengan demikian, totalnya, Kemendes PDTT sudah menyalurkan bantuan 60 kapal sejak 2015 lalu.

"Kapal-kapal ini untuk mendukung  peningkatan aksesibilitas dan konektifitas inter dan antar pulau kecil dan terluar," terang Bakal Calon Gubernur Maluku 2018 tersebut.

Menurut Max, kapal-kapal tersebut dikelola pemerintah daerah (Pemda) dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selanjutnya, Max mengatakan, BUMDes bisa mengelola potensi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki desa di kepulauan.

"Mereka bisa mengelola distribusi hasil produksi ke pasar lokal, regional dan menunjang sarana pascapanen, terang Max.

Max berharap, pengelolaan kapal bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat di kepulauan. "Mereka bisa kelola kapal untuk antar wisatawan atau budidaya rumput laut," pungkasnya.

Hadir dalam penyerahan simbolis kapal bantuan Kemendes PDTT tersebut, Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga, Bupati Tojo Una Una, M. Lahay, Sekda Sekda Lotim, Rohman Farly, Sekda Lombok Utara, Suardi dan Sekda MTB Suwardi. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya