Berita

Agus Harimurti Yudhoyono

Politik

STATUS YERUSALEM

AHY: Langkah Pemerintah Mesti Dilanjutkan Diplomasi Dan Kepemimpinan Efektif

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 20:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan sikap terkait keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Saya mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibukota Israel. This is crossing the line. Ini bertentangan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB," tegas AHY dalam keterangan persnya, Jumat (8/12).

Baginya, penyelesaian atas status Yerusalem memerlukan negosiasi langsung dan kesepakatan bersama, khususnya antara pihak Palestina dan Israel, di dalam kerangka two-state solution.


"Bangsa Palestina memiliki hak-hak yang harus diperhatikan, dan diperjuangkan di dalam konteks klaim atas Yerusalem," katanya.

Ditambahkan, tindakan unilateral AS membahayakan stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah juga dunia. Dan, bertentangan dengan "rules-based international order".

"Ini juga bertentangan dengan semangat dialog, diplomasi, dan negosiasi yang terus menerus dibangun untuk mengatasi konflik Palestina-Israel dengan kerangka two-state solution guna mencari solusi perdamaian yang permanen," tambah dia.

Karena berlawanan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, ia berharap semua pihak dapat segera membawa permasalahan ini ke dalam Sidang Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Indonesia perlu meminta, khususnya kepada negara-negara anggota tetap DK PBB lain, yakni Tiongkok, Inggris, Perancis, dan Rusia, untuk memberikan tekanan dan atensi penuh terhadap isu ini.

AHY pun mendukung pernyataan resmi Presiden Joko Widodo yang mengecam keputusan AS. Harapannya, Indonesia bisa berada di depan menjadi pemimpin, menggalang kebersamaan dengan negara-negara lain, bukan hanya negara-negara Islam atau yang tergabung dalam OKI, tapi juga negara-negara lain di dunia.

"Langkah pemerintah RI perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya diplomasi dan kepemimpinan yang efektif," tegasnya.

Pensiunan prajurit TNI AD ini mengungkapkan, selama menjadi penjaga perdamaian sebagai bagian dari pasukan PBB di Timur Tengah ia mengetahui begitu sensitifnya isu pengakuan Yerusalem itu.

"Akhirnya, sekali lagi saya mendukung negara, pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap bersama dengan rakyat Palestina," tutup dia. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya