Berita

Karolin Margret Natasa/Net

Nusantara

Bupati Landak: Trump Pakai Isu SARA

JUMAT, 08 DESEMBER 2017 | 06:59 WIB | LAPORAN:

Ketua DPD Taruna Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Karolin Margret Natasa, mengakui bahwa politik SARA kerap diterapkan politisi di manapun.

Menurutnya, dalam dunia politik tujuan adalah yang utama, semua sah dilakukan termasuk politik SARA. Di sisi lain, politik ini juga menjadi beban moral bagi politisi yang menggunakannya.

"Soal politik SARA? Dalam politik, ya semua sah. Semuanya boleh diakomodir. Tinggal kitanya aja. Kembali ke masing-masing politisi-nya seperti apa," ujar Karolin dalam diskusi Kamisan bertema Perempuan dan Politik di DPP Taruna Merah Putih, Jakarta, seperti diberitakan kantorberitapemilu.com, Kamis (7/12).


Bupati Landak, Kalbar ini menambahkan, politik SARA bukan terjadi di negara-negara berkembang, negara maju seperti Amerika masih menggunakan strategi tersebut demi mencapai kemenangan.

Karolin memberikan contoh saat pemilihan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan politik SARA dan berujung pada kemenangan. Padahal, saat itu menurut Karolin, sosok Hilary Clinton, lawan politik Trump unggul di sejumlah bidang.

"Trump aja pakai isu itu (politik SARA) dan terpilih, lho. Padahal, (Hilary) Clinton sudah kuat, sudah leading, dan hampir saja Amerika punya presiden perempuan pertama. Ternyata, hanya dengan satu isu, somehow, menimbulkan, apa ya? Kegegeran dan ketakutan bersama, ditambah dengan aksi Jakarta, jadi deh Trump," tutur Bakal Calon Gubernur Kalbar itu.

Lebih lanjut, Karolin menghimbau masyarakat Indonesia tidak perlu berkecil hati jika politik SARA masih marak dilakukan oleh para politisi. Menurutnya dengan membuka mata atas segala bentuk politik SARA, masyarakat bisa mengoreksi siapa pemimpin yang dipilihnya nanti.

"Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Menurut saya, kita memang mundur dari segi demokrasi. Jadi, kita mundur bersama. Karena kita merasa mundur, waktunya untuk mengevaluasi, supaya menjadi lebih baik," pungkas putri Gubernur Kalbar Cornelis tersebut. [nes]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya