Berita

Donald Trump/net

Dunia

STATUS YERUSALEM

Nasdem: Donald Trump Harus Dihentikan

KAMIS, 07 DESEMBER 2017 | 16:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Nasdem mengeluarkan pernyataan resmi untuk merespons tindakan sepihak Amerika Serikat atas status kota suci Yerusalem.

Presiden AS, Donald Trump, secara resmi mengatakan bahwa negaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Trump menilai tindakan ini untuk kepentingan terbaik AS dan upaya untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Di samping itu, Trump sudah mengarahkan Departemen Luar Negeri AS untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Dalam pernyataan pers menanggapi kebijakan AS, DPP Partai Nasdem menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Donald Trump tersebut.

Nasdem yakin bahwa upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini, melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait, adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, dan bukan tindakan sepihak, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Israel dan Palestina.

"Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut," seru DPP Partai Nasdem.

Partai Nasdem juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam situasi saat ini.

"Indonesia tetap dalam prinsip sesuai konstitusi untuk menentang penjajahan di atas dunia dan oleh karena itu mendukung kemerdekaan Palestina," tutup pernyataan resmi itu. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya