Ketua Komisi I: Status Quo Yerusalem Harus Dipertahankan

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyangkut niat dan rencana Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS, sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak," jelas Kharis lewat pernyataan tertulis kepada media massa.

Kharis menambahkan, apabila rencana itu benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

"Indonesia, dalam prinsipnya sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, kita akan terus berdiri menantang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya," tegas Anggota DPR RI asal Solo ini.

Menurut Kharis, perkembangan itu juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah. Dampaknya adalah merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru.

"Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai," kata Kharis.

Ia juga mendesak pemerintahan Joko Widodo memberi masukan kepada AS agar tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional.

"Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmoud Abbas (Palestina) dan pemimpin negara lainnya, menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya dan pelestarian status Yerusalem dan Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan," tutup Kharis. [ald]