Berita

Fredrich Yunadi/Net

Hukum

Kuasa Hukum Tolak Pelimpahan Berkas Novanto

SELASA, 05 DESEMBER 2017 | 23:59 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Tak lama lagi Ketua DPR itu bakal menjalani persidangan.

Kuasa Hukum Novanto Fredrich Yunadi mengakui berkas pemeriksaan kliennya sudah masuk tahap P-21 atau proses penyidikan sudah lengkap. Meski begitu dirinya menolak mendampingi Novanto untuk penyerahan berkas dan tersangka.

Menurut Fredrich KPK terlalu cepat memberikan informasi pelimpahan berkas secara mendadak. Bahkan menurut Fredrich KPK memaksa agar proses pelimpahan berkas dapat dilaksanakan secepatnya.


"Saya tidak bisa hadir karena mendadak, saya tolak. KPK juga meminta pengacsra Novanto lain, Rekan Otto juga sedang di Singapura, jadi saya minta ditunda besok pagi, tetap mereka paksa harus ada yang hadir," ujar Fredrich kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (5/11).

Lebih lanjut Fredrich menilai KPK telah mengabaikan hak dari kliennya, salah satunya masih ada delapan saksi meringankan yang belum diperiksa.

"Saya protes keras karena hak Setya Novanto belum dipenuhi," ujarnya.

Novanto saat ini sedang menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Gedung Merah Putih KPK terhitung sejak tanggal 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017 mendatang. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya