Entah kebetulan apa tidak, di tengah munculnya harapan Kadin tidak ikut cawe-cawe di kisruh Golkar, Presiden Jokowi mewanti-wanti para pengusaha: jangan campuradukkan ekonomi dan politik. Ekonomi ya ekonomi. Politik ya politik. "Jangan dicampur aduk. Jangan sampai Kadin nyambi politikus, misalnya," pinta Presiden.
Permintaan Presiden itu disampaikan saat menghadiri acara 100 CEO Forum, di Hotel Raffles, Jakarta, kemarin. Acara dialog dengan para pengusaha di berbagai sektor ini membahas tentang prediksi perekonomian 2018. Temanya, "Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas." Para menteri ekonomi, dirut BUMN serta sejumlah gubernur hadir di acara ini.
Apa yang disampaikan Jokowi? Dalam pidatonya, eks Walikota Solo itu antara lain mengeluhkan sikap pengusaha yang cenderung menahan rencana investasinya di tahun politik. Seperti pada tahun 2014. Padahal kata Jokowi, indikator ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Misalnya tiga lembaga rating yang memberi peringkat layak investasi kepada Indonesia. Selain itu, peringkat kemudahan berusaha Indonesia tahun ini juga naik ke posisi 72. "Tahun lalu waktu saya bilang ekonomi akan membaik tidak percaya. Semoga sekarang semua percaya," kata Jokowi.
Jokowi kemudian berpesan kepada para pengusaha agar jangan mencampuradukkan urusan ekonomi dengan urusan politik. Apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik, akan digelar pilkada serentak dan pilpres 2019. Jokowi lantas mencontohkan, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar memberi batasan yang jelas antara kegiatan usaha dan politiknya. Kadin adalah asosiasi pengusaha terbesar di Tanah Air, selain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Jangan Kadin misalnya, nyambi berpolitik. Ini mau jadi pengusaha, apa politikus," kata Jokowi. Ia meminta pengusaha yang ada jangan terpengaruh atau ikut berpolitik. Sehingga kegiatan ekonomi bisa terus berjalan. "Sehingga penting memberikan sekat urusan politik-politik, silakan ekonomi jangan terpengaruh. Terpengaruh enggak apa-apa tapi sedikit," ungkapnya.
Tak jelas apakah Jokowi sedang menyindir seseorang atau tidak. Tapi jika diingat-ingat, fenomena pengusaha berpindah menjadi politikus sebenarnya bukan barang baru. Tahun lalu, Sandiaga Uno yang menjabat sebagai Waketum Kadin Bidan UMKM dan Koperasi mundur dari jabatannya saat memutuskan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Sandi memutuskan mundur karena khawatir terjadi benturan kepentingan. Dia bilang, politik bagus, dagang juga bagus. Tapi harus sendiri-sendiri. Jangan dicampuradukkan. Kalau tidak, nanti bisa jadi kita memperdagangkan politik dan mempolitikkan dagang.
Omongan Jokowi ini juga mengingatkan pada peristiwa yang anyar yaitu saat Ketum Kadin Rosan P Roeslani menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketum Golkar di acara Kadin, Senin lalu. Saat itu, Rosan memuji-muji Airlangga sebagai sosok yang berkomitmen dalam menyuarakan aspirasi pengusaha. Ia pun menyatakan Kadin mendukung Airlangga untuk maju.
Waketum Kadin bidang Industri Johnny Darmawan saat dikontak
Rakyat Merdeka tadi malam enggan berkomentar perihal omongan Jokowi tersebut. Ditanya soal dukungan Rosan terhadap Airlangga, Johnny bilang bahwa memang Rosan menyampaikan itu di hadapan anggota Kadin. Tapi dukungan tersebut bukan atas nama lembaga.
Kenapa Jokowi menyampaikan hal tersebut? Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi tak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada dasarnya. Apalagi Jokowi dulu seorang pengusaha. Pasti paham betul setiap fase pengusaha jadi politikus. Jokowi juga tampaknya khawatir jika ada pengusaha terlalu jauh mengurusi soal politik. Yang terburuk adalah, ada pengusaha yang membiayai oposisi atau justru menjadi oposisi.
"Tapi pasti ada niat baik dari Jokowi, dia tidak ingin ekonomi mengganggu politik atau politik mengganggu ekonomi," kata Hendri saat dikontak tadi malam.
Pengamat politik senior dari UI Arby Sanit mengatakan, secara formal omongan Jokowi itu memang benar adanya. Seorang pengusaha jangan sampai mencampuradukkan urusan ekonomi dengan politik. Karena akan ada benturan kepentingan. Ujung-ujungnya memperjualbelikan politik. Hanya saja, kata dia, secara realita, norma ini sulit dijalankan. Tidak bisa melarang seorang pengusaha menjadi politikus. Apalagi saat ini banyak pengusaha yang menjadi politikus. Jokowi sendiri berlatarbelakang sebagai seorang pengusaha.
Menurut Arby, omongan Jokowi ini tidak ditujukan pada pengusaha secara perseorangan. Karena secara realita, tidak bisa melarang seorang pengusaha untuk menjadi politikus. Omongan Jokowi ini lebih ditujukan kepada lembaga atau wadah pengusaha. Jangan sampai, lembaga wadah pengusaha masuk politik praktis misalnya cawe-cawe dalam suksesi partai. Mendukung calon tertentu dengan harapan jika calon yang didukung jadi ketua partai bisa mendapatkan keuntungan. "Meski secara realita ini juga sulit dilakukan," ujarnya.
Pengamat politik dari UIN Pangi Syarwi Chaniago sebelumnya menyampaikan kekhawatiran jika Kadin terlalu jauh masuk ke dunia politik praktis. Ia khawatir Kadin kembali terbelah menjadi dua, seperti sebelumnya. Kadin mestinya benar-benar organisasi profesional yang tidak terkontaminasi dari kepentingan politik praktis. Kadin harus memposisikan sebagai payung bisnis, dan mengayomi anggotanya. Jika tidak, Kadin bisa ditinggalkan orang untuk iklim investasi. Soalnya apabila pengusaha terpecah maka akan sulit untuk membangun perekonomian. ***
