Selama tahun 2017 ini berbagai proyek infrastruktur telah banyak yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Alokasi dana APBN untuk infrastruktur juga terus naik tiap tahun. Pada tahun depan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 409 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Pengamat ekonomi, Denni Puspa Purbasari mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar harus memiliki infrastruktur yang baik.
“Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi besar memiliki infrastruktur yang baik. Untuk maju, untuk tumbuh butuh infrastruktur, bahkan negara maju itu masih investasi infrastruktur," katanya saat diskusi bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Indonesia: Politik, Pembangunan dan Infrastruktur†yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta, Rabu, (29/11).
Menurut Denni, bila dibandingkan dengan dengan negara lain, penyediaan infrastruktur Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara lainnya, dengan memperbandingkan juga dengan pendapatan.
“Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia jika dibandingkan dengan rasio antara GDP Perkapita dengan infrastruktur,†jelas ekonom lulusan UGM itu.
Lebih lanjut Denni menambahkan, karakter infrastruktur tipe Proyek Strategis Nasional berkarakter tidak bisa langsung memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi secara short time, tapi secara long time ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi.
Senada dengan Denni, Ketua Dewan Nasional KPA, Iwan Nurdin, realitasnya pembangunan infrastruktur juga sedang terjadi di desa-desa.
â€Bisa kita lihat, alokasi dana desa terserap untuk infrastruktur,†pungkasnya.
Namun demikian, menurut Iwan, pembangunan infrastruktur bukan tanpa masalah. Pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur seringkali menimbulkan konflik sosial.
“Masalah lainnya adalah tanah. Anggaran tanah untuk infrastruktur rendah, selain itu proses pengadaan tanah dalam proyek infrastruktur terlalu birokratis, akibatnya seringkali menimbulkan konflik sosial,†imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Iwan, perlu ada ada terobosan oleh pemerintah. Pasalnya jika kepentingan umum, proses pengadaan tanahnya dilakukan pemerintah, lalu diserahkan kepada pihak yang akan mengelola, akan terlalu birokratis dan harusnya bisa dipangkas.
Selain itu, Iwan menambahkan, pembangunan infrastruktur masih kering secara imajinasi sosial.
"Ini juga yang menyebabkan konflik sosial," tambahnya.
Lebih jauh, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan, kondisi ekonomi mengarah kepada perbaikan.
“Tren keadaan ekonomi nasional sekarang dianggap membaik dibanding tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Persepsi ekonomi buruk dan tidak buruk ini dipengaruhi oleh inflasi dan juga infrastruktur," tegasnya.
Akan tetapi, menurut Burhan, ada hal-hal yang perlu dan mendesak harus dilakukan pemerintah.
"Meskipun persepsi publik terhadap inflasi dan infrastruktur membaik, tetapi terdapat permasalahan yang perlu segera diselesaikan diantaranya lapangan kerja, jumlah orang miskin, yang meskipun terjadi penurunan, tetapi masih banyak," demikian Burhan.
[san]
