. Aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung harus diperkuat di Provinsi Bali. Pun demikian dengan posko-posko pendamping. Fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah harus dimaksimalkan juga oleh posko-posko tersebut.
Demikian disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Puan Maharani usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung, Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (Rabu, 29/11).
RTM dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Puan mengatakan bahwa pemerintah akan membuat program yang meringankan beban ekonomi dan sosial untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terkena dampak erupsi. Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana dan juga antisipasi bencana sejak awal.
"Contohnya erupsi Gunung Agung, kita siapkan sejak awal tempat pengungsian, konsumsi bagi pengungsi, termasuk layanan imigrasi bagi wisatawan mancanegara yang sedang ada di Bali," ujar Puan.
Puan menjelaskan bahwa antisipasi terhadap bencana harus dilakukan sejak awal. Termasuk soal tugas masing-masing instansi, siapa melakukan apa. Karena itu, ketika bencana terjadi respon dan penanganan yang dilakukan pun akan cepat.
"Jadi dalam rapat ini kita bahas koordinasi antar instansi dan kesiapan dari setiap kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana. Baik banjir, longsor maupun erupsi Gunung Agung Bali," jelas Puan.
Menurut Puan, salah satu permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan jumlah pengungsi per 28 November adalah sebesar 29.673 jiwa, yang tersebar di 217 tempat. Tetapi kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi. Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
Puan menjelaskan Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi intensif terkait penanganan bencana. Misalnya Menteri Sosial juga menyiapkan soal logistik beras bagi pengungsi. Kemudian Menteri Pariwisata aktif dalam pelayanan warga negara asing yang sedang berlibur di Bali dan tiap lima jam dikasi update informasinya. Bahkan sudah disiapkan transportasi penghubung bagi pengungsi ataupun warga negara asing di Bandara Ngurah Rai Bali.
"Dan alhamdulillah, Kementerian Pariwisata mengatakan bahwa erupsi letusan Gunung Agung tidak mengganggu angka wisatawan di Bali dan di Indonesia seluruhnya," tambah Puan.
Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan di mana Kementerian Dalam Negeri sudah meminta semua daerah mengantisipasi perubahan cuaca yang akan masuk musim hujan dengan curah hujan tinggi pada Desember 2017, Januari dan Ferbuari 2018.
"Bahkan selanjutnya kemungkinan musim kering berkepanjangan 2018, juga susah diminta agar diperhitungkan sejak sekarang," demikian Puan.​
[rus]
