Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta China tidak lagi membawa tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk dipekerjakan pada proyek-proyek investasi mereka di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Institute For Economic and Development Finance (INDEF), Bima Yudistira mengatakan kekhawtiran yang disampaikan JK wajar karena memang angka pengangguran di Indonesia makin meningkat.
"Pengangguran di Indonesia makin meningkat, pasti bakal ada gesekan nanti di masyarakat," kata Bima saat berbincang dengan redaksi, Rabu (29/11).
Menurut Bima, sentilan yang dilontarkan JK ini menandakan multiplier effect dari investasi yang dilakukan China sebetulnya rendah. Untuk itu Bima berharap pernyataan JK harus menjadi bahan evaluasi masuknya tenaga kerja asing, terutama tenaga buruh kasar ke Indonesia.
"Ini harus dijadikan momentum yang serius untuk evaluasi tenaga kerja Cina. Belum lagi kita bicara tenaga kerja ilegalnya. Evaluasi harus dilakukan oleh Imigrasi ataupun Kementerian Tenaga Kerja kita," ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima, yang bisa dibaca dari pernyataan JK, ada indikasi jika investasi yang disertai dengan pengiriman tenaga kerja oleh Cina kurang disukai. Ditambah lagi, pemerintah dalam hal ini, akan memberikan kesempatan untuk Korea Selatan dan Jepang yang juga merasa didiskriminasi oleh kehadiran China di Indoensia.
"Jadi kurang gitu suka kelihatannya dengan China. JK mau ada keseimbangan, biar Indonesia tidak condong ke China. Jadi Indonesia mau nunjukkan jika asing bisa investasi tanpa diskriminasi,
Untuk diketahui, kata Bima, berdasarkan data yang ia peroleh, jumlah pekerja asing asal China saat ini menduduki peringkat pertama di Indonesia.
"Perkembangan tenaga kerja asing asal China cukup mengkhawatirkan," tegas Bima.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja, terjadi peningkatan tenaga kerja asal China yang jumlahnya mencapai 19.260 orang sampai Oktober 2016 atau meningkat 15% dibanding tahun 2012 lalu. Angka ini jauh diatas pekerja Jepang (11.268 orang), Korea Selatan (7.920 orang), India (4.602 orang) dan Malaysia (3.820 orang). Statistik tersebut baru memuat tenaga kerja yang legal, belum memasukkan tenaga kerja diluar kesepakatan kontrak (ilegal) termasuk overstayer (melebihi batas waktu izin visa kerja).
[san]
