Kalangan asosiasi industri dan pengamat teknologi informasi mendesak pemerintah memprioritaskan pengembangan infrastruktur internet untuk mewujudkan revolusi digital.
Prioritas pengembangan infrastruktur itu mencakup fix access dan mobile broadband guna mendukung pemerataan keterjangkauan internet di daerah dan mengakselerasi ekonomi digital.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Lukman Adjam berharap momentum Hari Internet Sedunia menjadi titik tolak prioritas pemerintah untuk membenahi infrastruktur internet di Indonesia.
"Peran internet makin penting. Sekarang dunia berubah ke arah digital ekonomi. Kita harus bersiap bersaing dengan bangsa lain. Jangan sampai terlambat mempersiapkan, apalagi Indonesia akan memperoleh bonus demografi pada 2020-2030,†ujarnya dalam keterangannya di Jakarta.
Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki program pita lebar dalam Keppres No 96 Tahun 2014, sebagai hasil kesepakatan stakeholders industri ICT kala itu.
"Namun, itu program saat pemerintahan sebelumnya, harapan kami itu juga menjadi prioritas Presiden Jokowi," ucapnya.
Menurut Lukman, dalam Keppres No 96 tahun 2014, telah dicanangkan target pengembangan infrastruktur industri ICT hingga 2019. Untuk infrastruktur berbasis mobile, pada 2019 sudah harus meng-cover 100 persen daerah perkotaan dengan kapasitas 1 Mbps, sedangkan untuk fix broadband 71 persen menjangkau rumah tangga dengan kapasitas 20 Mbps. Sementara di daerah pedesaan, target 2019 dalam Keppres itu mobile broadband dapat menjangkau 100 persen dengan kapasitas 512 Kbps dan 49 persen rumah tangga pedesaan dengan kapasitas 10 Mbps.
Namun, pencapaian saat ini secara rata-rata nasional mobile broadband baru 93 persen. Semua kota besar sudah tercover jaringan mobile 3G, sedangkan level kabupaten sudah 98 persen tercover jaringan mobile 3G. Sedangkan jaringan mobile broadband 4G di kota baru 40 persen, bahkan di pedesaan hanya 14 persen.
"Nah sekarang yang fix broadband secara nasional hanya enam persen seluruhnya," papar Lukman.
Dengan momentum Hari Internet Sedunia beberapa waktu lalu, dia berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan instruksi presiden untuk percepatan pembangunan jaringan fiber optik.
"Fiber optik ini ibarat jalan tol, Palapa Ring belum cukup. Itu kan backbone-nya, yang diperlukan fishbone untuk menjangkau ke gedung-gedung. Percepatannya ya fiber optic, perizinan dan dukungan di daerah," ucapnya.
Senada dengan Lukman, praktisi dan pengamat ICT Hermawan Sutanto menilai percepatan pengembangan infrastruktur internet di Indonesia sudah selayaknya didorong untuk meningkatkan daya saing nasional.
"Sebagai perbandingan, kecepatan rata-rata internet di Indonesia adalah 6,4 Mbps, masih jauh dari kecepatan pita lebar di Korea yang memimpin dengan 26,3 Mbps. Ini memperlihatkan daya saing kita masih di bawah Korea," tuturnya.
[wid]
