Berita

Net

Bisnis

Kebijakan Ekonomi Harus Mampu Baca Kebutuhan Rakyat

JUMAT, 24 NOVEMBER 2017 | 21:32 WIB | LAPORAN:

Musyawarah Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang digelar di Surabaya 22-23 November menghasilkan beberapa rekomendasi penting.

Ketua AFEB PTM Mukhaer Pakkanna menjelaskan, setidaknya ada tiga rekomendasi dari seminar yang mengangkat tema Membangun Kekuatan Ekonomi Umat Berbasis Riset tersebut. Pertama, meningkatnya gairah penguatan ekonomi umat yang ditandai meningkatnya lembaga keuangan syariah, produk-produk syariah, bergeraknya sektor riil dengan keberadaan retail dan swalayan syariah.

"Peningkatan ini belumlah memuaskan jika dibanding besaran populasi umat Islam di Tanah Air. Apalagi jika dibanding Malaysia atau negara-negara lain yang tidak berpopulasi mayoritas umat Islam," katanya kepada wartawan, Jumat (24/11).


Oleh karena itu, AFEB PTM mengusulkan agar pergerakan gairah itu tidak sekadar semangat sesaat tapi terlembaga hingga pelosok desa dan menyentuh aspek kebutuhan riil rakyat. Instrumen wakaf, zakat, infaq, sodakoh dan lainnya menjadi instrumen penting dalam meredistribusi aset demi tegaknya keadilan sosial.

"Masjid dan mushola serta para mubaligh harus menjadi garda terdepan dan memiliki kapasitas menyosialisasikan instrumen-instrumen tersebut," jelas Mukhaer yang juga ketua STIE Ahmad Dahlan, Jakarta.

Kedua, memasuki 2018 yang dianggap sebagai tahun politik, AFEB PTM mengimbau agar konsentrasi penguatan kapasitas ekonomi rakyat jangan sampai terbengkalai. Program-program ekonomi tidak semata bersifat elitis dan mendongkrak pencitraan pemerintah.

Mukhaer mengatakan, saat ini sinyal makin parahnya tingkat kedalaman kemiskinan nasional yang naik menjadi 1,83 pada 2017 dari 1,74 tahun 2016. Dan tingkat keparahan kemiskinan menjadi 0,48 (2017) dari 0,44 (2016) menunjukkan bahwa program ekonomi pemerintah selama ini hanya mampu mendongkrak lapisan menengah atas yang makin meningkatkan akumulasi aset dan kekayaannya.

"Ini jika terlihat indeks gini rasio kesenjangan yang stagnan, yang artinya kesenjangan sulit diobati oleh pemerintah," bebernya.

Poin ketiga berkaitan dengan perdebatan tentang apakah daya beli masyarakat makin tergerus atau tidak. AFEB PTM memandang bahwa fenomena hebohnya daya beli dan shifting pola belanja masyarakat hanya merupakan fenomena wilayah perkotaan.

Daya beli masyarakat pada lapisan menengah perkotaan, justru masih bertahan kuat, kendati mengalami pergeseran pola belanja. Sementara, daya beli masyarakat pada lapisan masyarakat miskin di wilayah perdesaan/perkotaan tetap semakin parah. Itu artinya bahwa model pendekatan pembangunan dan perubahan teknologi informasi belum optimal mendongkrak kesejahteraan masyarakat miskin.

"Diperlukan inovasi disruptif yang familiar dengan masyarakat bawah," imbuh Mukhaer. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya