. Pakar ekonomi Dr. Rizal Ramli mengatakan holdingisasi alias penggabungan perusahaan adalah hal yang lumrah.
Menurutnya, esensi dari holdingisasi adalah peningkatan efesiensi dan pengurangan cost. Kalau tidak, holdingisasi hanya membuat birokrasi baru.
Demikian diterangkan Rizal menanggapi rencana pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin PT Inalum mengambil PT Freepot.
"Itu hanya mau peggemukan aset saja. Aset Inalum kan enggak cukup besar, tambah tiga lagi. Sehingga bisa isu
financing. Itu saja ngejasinnya bingung," kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur dalam sebuah diskusi baru-baru ini.
Jelas Rizal, pemerintah harus menjelaskan kepada publik termasuk ke DPR apa sebenarnya urgensi dan yang diinginkan dari penggabungan BUMN.
"Kalau dijelaskan terbuka ke masyarakat dan ke DPR, tidak sembunyi-sembunyi, saya kira tak ada malasah," ungkapnya.
Namun, lanjut Rizal, seperti yang diketahui, Menteri Rini sudah hampir dua tahun tidak boleh menginjakkan kaki di gedung DPR. Adalah Pansus Panitia Angket Pelindo DPR yang memboikot Rini.
"Buat saya ajaib luar biasa, ada menteri tidak bisa nongol di DPR nyaris dua tahun. Kalau ini terjadi di luar negeri, menteri bersangkutan sudah pasti mengundurkan diri atau dipecat pemerintahannya. Bagaimana aset yang strategis pertanggungjawabannya enggak jelas, enggak bisa bertemu DPR," ujarnya.
Ditambahkan Rizal, pada satu kesempatan dia bertemu dengan Presiden Jokowi. Pada pertemuan itu mereka mendiskusikan banyak hal termasuk bagaimana cara mencari uang di luar APBN. Dia mengaku sepakat dengan pandangan Presiden soal sekuritisasi aset.
"Tapi pembantunya membelok dengan menjul-jual aset. Karena memanag jual aset
feedback gede bangat," sindirnya.
[rus]
