Eko Putro Sandjoyo: Kemiskinan Di Desa Enggak Naik Saja Sudah Prestasi Luar Biasa, Apalagi Turun...

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis persentase penduduk miskin di daerah perdesaan. Ditemukan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun, na­mun tidak signifikan. Secara umum, angka persentase pen­duduk miskin di desa tetap tinggi yakni sebesar 13,96 persen pada September 2016, 13,93 persen pada Maret 2017.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, masih tingginya angka kemisikinan di desa terjadi lan­taran anjloknya harga komoditas. Jika kondisi itu didiamkan saja tanpa ada tindakan berarti, ten­tunya kemiskinan di Indonesia dipastikan akan naik signifikan. Untungnya, kata dia, pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan untuk menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Berikut petikan pernyataan Menteri Eko selengkapnya;

Berdasarkan data Badan Pusat Statisitik, angka kemiskinan di desa masih cukup tinggi, tanggapan Anda?
Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya dana desa, tetapi ada program kartu, raskin dan macam-macam. Itu kan sudah berhasil menurunkan dari tahun 2016 yang ratenya 3,47 persen jauh lebih besar penurunannya dibandingkan di kota.

Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya dana desa, tetapi ada program kartu, raskin dan macam-macam. Itu kan sudah berhasil menurunkan dari tahun 2016 yang ratenya 3,47 persen jauh lebih besar penurunannya dibandingkan di kota.

Memang angka kemiskinan di desa masih lebih besar, karena basenya memang lebih tinggi. Tetapi kan akselerasinya desa lebih cepat.

Penyebab utama masih ting­ginya angka kemiskinan di desa apa sih?
Publik mesti tahu bahwa sejak program tapering off itu ketarik semua, bagaimana likuiditas ke­tarik semua, di mana komoditi turun semua, batu bara turun jadi banyak yang tutup, itu kan di desa yang menyebabkan banyak pengangguran.

Lalu harga karet turun, seh­ingga pendapatan masyarakat dari karet pun ikut turun, lalu harga jagung dari yang sebel­umnya 500 dolar menjadi 300 dolar, meskipun 300 dolar masih untung, tetapi kan untungnya menjadi turun.

Itu kan ada ribuan income masyarakat dari tahun 2014 yang mengalami penurunan, namun itu bukan karena karena produk­tivitasnya turun, tetapi itu semua terjadi karena harga komoditi dunia mengalami penurunan. Nah itu kalau tidak ada action apa-apa, kemiskinan kita bisa meroket tinggi sekali. Saat ini kemiskinan kita bisa enggak naik saja itu su­dah prestasi yang sudah luar biasa, apalagi masih bisa turun.

Penyebabnya lainnya?
Infrastruktur yang jelek me­nyebabkan produk rusak dan tidak terdistribusi. Untuk me­menuhi hal itu, Kementerian Desa melibatkan dunia usaha. Penurunan kemiskinan di desa kita akui belum turun masif. Data dari BPS pada Maret 2017 kemiskinan di desa turun 3,42 persen. Penurunan ini jauh lebih tinggi dibandingkan penurunan kemiskinan di kota, yang hanya tiga persen.

Lalu dengan prukades (pro­gram unggulan kawasan perde­saan) membawa pasar masuk ke desa, sehingga desa bisa lebih fokus dan memiliki skala produk­si yang besar. Dunia usaha kita minta siapkan sarana pascapanen, program tersebut bisa meningkat­kan pendapatan masyarakat desa. Program Prukades sudah berhasil diterapkan di 43 daerah. Mereka di antaranya Lampung Timur, Sigi, Gorontalo, Pandeglang dan daerah lainnya.

Dana desa sendiri sudah berapa persen yang diserap?
Hingga September 2017 su­dah di atas 90 persen, untuk November saya belum ada da­tanya, nanti harus cek lagi. Insya Allah hingga akhir tahun terserap 100 persen.

Apa upaya Anda untuk menggenjot penyerapan ang­garan dana desa?
Ini sudah rutin saja kita laku­kan seperti biasa. Karena kan sekarang ini baru sampai bu­lan September saja sudah 90 persen. Seharusnya itu kan bulan September baru sekitar 80 persenan. Apalagi, dana desa kan mulainya bukan dari bulan Januari, tetapi dari bulan April. Jadi memang seharusnya itu baru 70-80 persen yang terserap, tapi nyatanya sekarang sudah 90 persen.

Ya mudah-mudahan tidak ada kendala di bandingkan tahun 2015 di 82 persen, 97 persen pada tahun 2016, jadi saya harapkan di tahun 2017 bisa tercapai 100 persen.

Ada kendala untuk menggenjot penyerapan ang­garan desa?
Banyak kendala karena ada masalah atau misalnya karena kepala desanya korupsi lalu di­tangkap, itu kan berpengaruh kepada dana desanya, jadi macet itu dana desa.

Bukannya sekarang su­dah ada Satuan Tugas Dana Desa…
Nah sekarang ini kan kita juga melibatkan kepolisian juga, Satgas Dana Desa kita juga aktif. Hal itu terlihat dari par­tisipasi masyarakat yang lebih aktif. Pada tahun lalu saja hanya 900 laporan yang masuk, tahun ini yang baru empat bulan ada Satgas Dana Desa, sudah masuk lebih dari 10 ribu hingga 11 ribu laporan yang masuk, namun itu tidak hanya laporan saja, tetapi ada juga masyarakat yang mem­berikan usulan. Dari usulan itu juga ada salah satu yang kita bawa pada meeting kabinet, mis­alnya PMK yang mengharuskan 90 persen baru bisa dicairkan. Sekarang sudah diubah menjadi lebih cepat. ***