Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional bukan bertujuan membangun berbagai proyek mercusuar untuk bermewah-mewahan, melainkan memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain.
Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia hingga kawasan perbatasan dan menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah akan mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan.
Presiden Jokowi mengatakan, fokus untuk menyelesaikan infrastruktur dilakukan karena merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam rangka persaingan dengan negara-negara yang lain. Setelah infrastruktur selesai atau dalam proses akan selesai, pemerintah akan masuk dalam pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur tidak akan optimal bila sumber daya manusianya tidak disiapkan.
Untuk mengejar ketertinggalan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikerjakan minimal dua shif sehari dan tujuh hari sepekan. Bertujuan agar infrastruktur dapat lebih cepat rampung, sehingga manfaat dan dampaknya juga lebih cepat dirasakan masyarakat.
Demikian diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Economic Challenge Award 2017 yang bertemakan Leading the Change di Jakarta, Selasa malam (21/11).
"Tema Leading The Change ini menurut saya sangat cocok dengan kondisi saat ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Untuk itu diperlukan kerja keras dengan irama rock n roll yang cepat," ujarnya.
Menurut Basuki, infrastruktur yang dibangun terutama di perkotaan seperti jalan layang Cikampek II yang berbarengan dengan pembangunan kereta ringan Cawang-Bekasi Timur dan kereta cepat Jakarta-Bandung berimbas pada kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna tol.
Terkait hal tersebut, Basuki mengatakan bahwa dirinya akan lebih merasa bersalah bila kemacetan terjadi namun pemerintah tidak melakukan penanganan apapun. Ketiga infrastruktur itu dibangun serentak sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas yang semakin tinggi. Komitmen pemerintah dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR.
"Besaran anggaran yang dimiliki pemerintah sama saja, hanya sekarang program pemerintah difokuskan pada infrastruktur. Pada tahun 2018 yang akan datang anggaran Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp 107 triliun, di mana porsi pinjaman luar negeri tidak lebih dari tujuh persen," paparnya.
Basuki optimis pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan telah direncanakan dengan hati-hati sehingga jelas penahapan dan penyelesaiannya. Skema pendanaan infrastruktur dibagi menjadi empat yakni pertama, infrastruktur yang dapat didanai melalui investasi seperti jalan tol dan pembangunan jaringan air minum, akan didorong untuk dibangun oleh swasta.
Kedua, bila margin keuntungannya tidak mencukupi maka diperlukan dukungan pemerintah melalui pembangunan sebagian konstruksinya. Ketiga bila proyek tersebut tidak menarik bagi swasta namun prioritas maka pembangunannya dilakukan oleh BUMN dan terakhir adalah infrastruktur yang didanai oleh APBN.
Pada acara tersebut Basuki berkesempatan menyerahkan penghargaan Economic Challenge Award 2017 untuk katagori Konstruksi kepada Direktur Utama PT Waskita Karya M.Choliq dan perwakilan PT Bumi Serpong Damai Tbk. sebagai peraih penghargaan katagori Sektor Properti dan Real Estate.
[wah/***]
