Berita

Lukman Edy/Humas MPR

Boleh Orang Asing Jadi Presiden? Ini Jawaban Lukman Edy

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 19:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Apakah boleh orang asing jadi presiden Indonesia? Pertanyaan menarik diajukan oleh seorang peserta sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pendidikan Bela Negara di Tumapel Room Singhasari Resort, Kota Wisata Batu, Jawa Timur, Sabtu (18/11).

Pertanyaan itu muncul pada sesi pertama berupa pemaparan materi dengan narasumber dua Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Lukman Edy dan Mohamad Toha.

Lukman yang mendapat kesempatan menjawab pertanyaan itu dengan tegas menyatakan, orang asing tidak boleh jadi presiden.


"Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli," ucap dia dalam keterangan tertulis Humas MPR.

Bukan hanya warga negara asing, menurut Lukman, orang Indonesia asli yang mempunyai istri warga negara asing juga tidak boleh mencalonkan diri menjadi presiden.

Agar calon presiden betul-betul sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, kata Lukman, maka calon presiden harus diusulkan oleh partai politik.

"Jadi, partai politik menjadi filter dalam menjaring calon pemimpin bangsa. Maka kalau ada calon presiden atau wakil presiden membawa kepentingan asing tak akan lolos," ungkap pimpinan Badan Penganggaran MPR ini.

Tanpa ada filterisasi, lanjut Lukman, maka rawan terhadap intervensi asing. Nah, untuk menjaga integritas calon presiden dan calon wakil presiden maka harus difilter. Agar itu tidak terjadi, partai politik dikasih ruang untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kebangsaan.

"Parpol tidak akan meloloskan calon pemimpinan bangsa yang diintervensi oleh asing," tegas Lukman.

Hingga 20 November, akan berlangsung sosialisasi dengan metode Pendidikan Bela Negara di Kota Batu. Pesertanya berasal dari 100 mahasiswa anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) dari 22 perguruan tinggi se Jatim. Sebagai salah satu metode sosialisasi Empat Pilar pada peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan, baik indoor maupun outdoor. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya