. Anggaran pendidikan menurut ketentuan UUD mininal 20 persen dari APBN atau minimal 20 persen dari APBD. Tapi, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Deding Ishak pernah menemukan ada daerah yang anggaran pendidikan jauh di bawah ketentuan, bahkan hanya 7 persen dari APBD.
"Ini sangat memprihatinkan, karena ini menunjukkan bahwa rendahnya visi kita terkait soal yang sangat fundamental untuk sebuah daerah yang ingin maju," kata Deding berbicara di depan 100 peserta Training of The Trainer Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pendidikan Bela Negara pada sesi tiga pemaparan materi di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (18/11).
Deding saat itu memaparkan materi tentang 'Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara'. Salah satu hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu adalah di bidang pendidikan.
Sebetulnya, menurut Deding, kita sangat potensial di bidang sumber daya alam, tapi kita tertinggal jauh karena tidak mampu mengolah sumber daya alam secara mandiri, dan terbatasnya sumber daya manusia akibat pendidikan yang rendah.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, menurut Deding, harus dilakukan lompatan yang luar biasa. "Maunya bukan 100 persen, tapi 1000 persen, dan itu penting untuk daerah," ungkap dia menggambarkan betapa jauh tertinggalnya kita di bidang pendidikan.
Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah karena terlalu rendahnya pendidikan. Lain halnya, kalau ada pengetahuan, ada ketrampilan, maka di daerah setempat akan muncul wirausaha baru, dan ada pelatihan maka dengan sendirinya kemiskinan akan turun.
"Jadi, kita harus menyiapkan masyarakat yang terdidik, masyarakat yang terlatih, dan tentunya masyarakat kelas menengah. Dalam kondisi demikian, kita tidak lagi memprioritas pendidikan untuk menjadi pekerja, melainkan untuk menjadikan masyarakat mandiri, masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.
Untuk menuju kearah itu, tentunya anggaran pendidikan harus betul-betul diperhatikan. Soal ada daerah yang menyediakan anggaran pendidikan di bawah 20 persen, menurut Deding, harus ada evaluasi. Evaluasi dari rakyatnya, evaluasi dari DPRD, dan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini dari Kemendagri.
"Kalau memang betul terjadi pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945, ya harus diberi sanksi, baik sanki moral mau pun sanksi politik. Sanksi politiknya jangan dipilih lagi," ujar Deding
Deding juga tidak ingin lagi mendengar anggaran pendidikan di daerah digunakan untuk membangun infrastruktur atau untuk lainnya. Soalnya, anggaran infrastruktur sudah dibantu oleh pusat.
[rus]
