Berita

Mahyudin/Humas MPR

Mahyudin Dorong Pembangunan Perbatasan Harus Jadi Prioritas

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 14:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyatakan wilayah perbatasan merupakan daerah yang perlu mendapat perhatian lebih. Alasannya di perbatasan ada banyak berbagai kejadian seperti kriminalitas, peredaran narkoba dan penyelundupan.

Demikian disampaikan Mahyudin saat memberi sambutan sekaligus membuka Press Gathering Wartawan Parlemen 3017, di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat malam (17/11). Dalam acara itu hadir 90 wartawan dari berbagai media.

Perbuatan ilegal itu banyak dilakukan lewat jalur tikus. Menyikapi hal demikian, menurut Mahyudin, negara harus menyiapkan pengawasan.


Tak hanya barang yang masuk secara ilegal, dikatakan Mahyudin, budaya asing pun bisa masuk ke Indonesia lewat perbatasan.

Mahyudin menceritakan, dirinya pernah main golf di salah satu tempat di Kepulauan Riau. Selepas main golf, dirinya ditarik biaya dengan mata uang dolar singapura. Diperlakuan demikian, Mahyudin marah sebab ini Indonesia maka pembayaran harus menggunakan rupiah.

Mahyudin sebenarnya memaklumi hal yang demikian sebab di Kepulauan Riau banyak orang Singapura yang bermain golf. "Karena mereka lebih kaya," ungkapnya.

Menghadapi kesenjangan yang demikian, Mahyudin mendorong pembangunan perbatasan harus menjadi prioritas.

Dicontohkan lagi, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, hampir semua produk dan kebutuhan sehari-hari termasuk LPG dari Malaysia. Bahkan hasil perkebunan kelapa sawit dari Pulau Sebatik dijual ke Malaysia.

"Membuat devisa kita berkurang. Militansi masyarakat di perbatasan pun menjadi berkurang," tambah legislator asal dapil Kaltim-Kaltara ini.

Dikatakan, khusus Kepulauan Riau mempunyai beragam potensi seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya. Untuk itu pembangunan di perbatasan harus menjadi prioritas agar tak tertinggal dari negara tetangga.

"Sehingga orang perbatasan menjadi bangga dengan Indonesia," tambahnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya