PT Pertamina berharap pemerintah bisa menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan jenis Premium dan Solar bersubÂsidi pada tahun depan. Pasalnya, saat ini perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah itu mengaku terbebani dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Pemasaran PertamiÂna Muchamad Iskandar mengatakan harga Premium sejak April 2016 tak berubah, yakni masih tetap Rp 6.550 per liter di Jamali (Jawa, Madura, Bali). Harga Solar juga tidak berubah, tetap di harga Rp 5.150 per liter. Padahal, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan.
"Tahun lalu harga minyak dunia hanya 37 dolar per barel. Saat ini, harga minyak dunia sudah nyaris 60 dolar per barel. Mestinya harga ikut, kita berÂharap harga BBM jenis Premium dan Solar pada awal tahun depan bisa mengikuti formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Iskandar di Jakarta.
Iskandar melanjutkan, jika formula dilaksanakan sesuai ketetapan, maka harga untuk Premium sekitar Rp 7.150 per liter. Sementara untuk harga SoÂlar masih dihitung keekonomian harganya.
"Kita akan mengikuti formula harga yang sudah dibuat. PenetaÂpan harga BBM akan disesuaiÂkan dengan pergerakan harga minyak dunia," kata Iskandar.
Meski begitu, Pertamina tetap mengembalikan kebijakan penetapan harga BBM kepada peÂmerintah. "Itu kewenangan peÂmerintah. Tapi jika ikut formula, harga harusnya naik. Sebagai perusahaan yang 100 persen saÂhamnya milik negara, Pertamina tentu akan mengikuti putusan pemerintah," ujarnya.
Saat ini Pertamina tetap menÂjalankan penugasan BBM satu Harga di seluruh wilayah IndoÂnesia. Dana yang disiapkan samÂpai 2019 mencapai Rp 3 triliun. Biaya besar itu utamanya dari ongkos penyaluran BBM.
"Untuk mengirimkan BBM ke pelosok Indonesia dengan peÂsawat, membutuhkan biaya Rp 23.000 per liter, belum termasuk biaya pengangkutan darat. SeÂmentara harga jual solar hanya RP 5.150 per liter," ujarnya.
Dengan besarnya biaya itu, Pertamina menghitung akan ada tambahan
operating expenses (OPEX) hingga Rp 1 triliun untuk BBM Satu Harga.
"Kami pernah submit Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun untuk operasi tambahan biaya opex-nya di luar yang rutin. Itu jika beroperasi penuh 54 lokasi. Jika ditambah dengan pembangunan 52 lembaga penyalur BBM Satu Harga tahun depan, biaya operasi Rp 2 triliun–Rp 3 trillun hingga 2019," tegas Iskandar. ***
