Letjen (Purn) Sutiyoso: Kita Kurang Fokus Tangani Separatis Papua

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini, dulu saat masih menjabat Kepala BIN sukses membujuk bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Din Minimi keluar dari markas persembunyi­annya. Kini pemerintah sedang ‘diganggu’ Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mimika, Papua. Seperti diberitakan, KKB dikabarkan menyandera warga Papua di Mimika.

Berikut ini kepada Rakyat Merdeka Bang Yos menyampai­kan masukannya dalam menan­gani manuver KKB.

Bagaimana Anda melihat kasus penyanderaan warga Mimika, Papua yang dilaku­kan KKB?
Penyanderaan itu adalah salah satu metode yang sering diguna­kan oleh teroris dan separatis, tujuannya tentu untuk menarik perhatian kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada dunia internasional tentang eksistensi mereka karena mereka ingin menunjukan bahwa 'Aku ada nih' kepada dunia internasional karena ada tuntutan dari mereka yang disampaikannya kepada tim negosiasi. Di sana itu ada beberapa kelompok, nah yang terbesar itu kelompok yang di Tembagapura itu. Ada kelompok Sabinus Waker dengan memiliki delapan pucuk senjata, kelom­pok Tony Kwalik dengan 10 pucuk senjata, kelompok Peny Murid dengan empat pucuk senjata, kelompok Demanus 11 pucuk senjata, lalu kelompok Sugapa ada tiga pucuk. Jadi senjata yang dimiliki kelompok itu berjumlah 36 pucuk. Dengan kekuatan orangnya 164 orang, itu tidak kecil. Kekuatannya itu satu kompi, senjatanya itu sekitar satu pleton. Nah sebe­lum ini kan memang mereka sudah melakukan aksi lain, yaitu membunuh aparat bahkan mem­bunuh para pekerja yang sedang membuat jalan trans Papua itu dan sering juga terjadi intimidasi kepada rakyat.

Penyanderaan itu adalah salah satu metode yang sering diguna­kan oleh teroris dan separatis, tujuannya tentu untuk menarik perhatian kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada dunia internasional tentang eksistensi mereka karena mereka ingin menunjukan bahwa 'Aku ada nih' kepada dunia internasional karena ada tuntutan dari mereka yang disampaikannya kepada tim negosiasi. Di sana itu ada beberapa kelompok, nah yang terbesar itu kelompok yang di Tembagapura itu. Ada kelompok Sabinus Waker dengan memiliki delapan pucuk senjata, kelom­pok Tony Kwalik dengan 10 pucuk senjata, kelompok Peny Murid dengan empat pucuk senjata, kelompok Demanus 11 pucuk senjata, lalu kelompok Sugapa ada tiga pucuk. Jadi senjata yang dimiliki kelompok itu berjumlah 36 pucuk. Dengan kekuatan orangnya 164 orang, itu tidak kecil. Kekuatannya itu satu kompi, senjatanya itu sekitar satu pleton. Nah sebe­lum ini kan memang mereka sudah melakukan aksi lain, yaitu membunuh aparat bahkan mem­bunuh para pekerja yang sedang membuat jalan trans Papua itu dan sering juga terjadi intimidasi kepada rakyat.

Menurut Anda apa penyebab terjadinya insiden ini?
Menurut saya, separatis ini kan bukan sejak kemarin sore, sudah lama sekali dan kita kurang fokus menangani separatis di Papua itu. Ya seharusnya itu kan memang ada operasi khusus untuk menangani separatis itu. Memang keberadaan mereka itu terpencar-pencar, baik di Papua maupun di Papua Barat, jadi terpisah-pisah. Ini memang menyulitkan jadinya. Selain itu, kekuatan mereka ini cukup signifikan menurut saya, secara akumulatif kekuatan mereka itu berjumlah 1.834 orang, besar itu, dan senjata mereka kalau dikumpulkan semua lebih dari 300 pucuk senjata. Jadi sekali lagi, ya seharusnya memang ada operasi gabungan antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah. Dan sistemnya karena mereka ini berpencar ya mereka harus dihadapi oleh tim-tim yang berbeda, tetapi tetap ada satu komando dari atas.

Menteri Pertahanan menilai peristiwa ini kerjaan provoka­tor yang berniat mencoreng kinerja Presiden Jokowi?
Tuntutan separatis itu sudah jelas, mereka itu ingin memisah­kan diri dari NKRI, dan perjuan­gan mereka itu sudah dilakukan cukup lama, bukan dari kemarin sore saja. Kalau tujuannya untuk mencoreng kinerja Jokowi, itu hanya akan terjadi kalau penan­ganannya mengalami kegagalan, tetapi tuntutan mereka itu sudah jelas, yaitu mereka mendesak PBB turun tangan dan melaku­kan referendum di Papua. Bukan sekadar merusak kinerja Jokowi saja.

Kalau itu menjadi tujuan mer­eka, itu enggak ada gunanya, kan Jokowi juga sudah mendapat nilai kepuasan dari masyarakat berdasarkan beberapa data lem­baga survei.

Anda kan berpengalaman menghadapi kelompok Din Minimi di Aceh, apa strategi Anda waktu itu sehingga sukses dalam menjalankan tugas tersebut?
Jadi kasus Din Minimi itu sedikit berbeda dengan ka­sus Papua. Kalau tuntutan Din Minimi ini, bukan memisahkan diri dari NKRI, tetapi rasa tidak puas dan merasa dimarjinalkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sedang berkuasa di pemerintahan Aceh. Jadi intinya, tuntutannya banyak ke pemer­intahan daerah sendiri bukan ke pemerintah NKRI.

Tuntutan kelompok ini adalah, pertama meminta reintegrasi GAM, karena sebenarnya ini ada dana yang harus dibagikan kepada kelompok-kelompok, namun kelompok Din Minimi ini tidak mendapatkannya.

Kedua, mereka meminta agar mengurus inong-inong balee serta yatim piatu untuk diurus oleh pemerintah. Tuntutan lain­nya supaya ada tim independen dari pusat ketika ada Pilkada kemarin itu karena mereka takut ada intimidasi, kelima mer­eka meminta agar diturunkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pemerintah Aceh karena mereka curiga anggaran dikorupsi dan tuntutan yang keenam amnesti ketika mer­eka menyerahkan diri dan itu menjadi urusan kita (pemer­intah pusat), yaitu amnesti. Mengenai amnesti sudah saya koordinasikan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan sudah pasti bisa diberikan karena kelompok itu belum pernah diberikan dan Polri juga sudah memberikan rekomendasi.

Namun sayangnya sudah dua tahun, amnesti itu belum juga diberikan, kecewa saya, karena mereka sudah turun. Itu juga bukan pekerjaan enteng kan, itu kan pekerjaan berisiko tinggi bagi saya, karena saya hanya bertiga saja ke sana sedangkan mereka ada 120 orang dengan senjata.

Dan apa yang saya lakukan di Aceh itu ternyata ada dampak dominonya sebulan kemudian, yaitu menyerahnya kelompok yang paling ditakuti di Puncak Jaya, ada 10 orang diantar ke rumah saya diantar oleh Bupati untuk menyerahkan diri dan membawa enam pucuk senjata. Namun ketika amnesti tidak kunjung diberikan, kemudian agak sulit untuk diterapkan ke kelompok lain.

Lalu cara yang sudah Anda terapkan di Aceh itu, apak­ah bisa juga diterapkan di Papua?
Pada dasarnya pendekatan dengan soft power kepada semua kelompok bersenjata di Papua haruslah dikedepankan, nah ini tentunya biasa dilakukan oleh aparat intelijen, yaitu operasi intelijen penggalangan, seperti yang saya lakukan terhadap Din Minimi. Namun dalam konteks penyanderaan saat ini, harus di­lakukan negosiasi secara intens dan setahu saya sedang on going process kan.

Namun menurut saya, seorang negosiator ini haruslah orang yang berpengalaman, dan tim negosiasi ini harus pandai untuk mengulur-ulur waktu. Gunanya apa? Ya supaya mereka lelah, agar logistik mereka juga se­makin tipis, selain itu juga bisa memberikan kesempatan waktu untuk pasukan penyerbu kita yang sudah disiapkan apabila penyerbuan itu harus dilaku­kan. Operasi pembebasan san­dera adalah operasi yang paling sulit, karena harus melumpuh­kan musuh tanpa ada korban seminimal mungkin dari para sandera. ***