Tak Mau Tetapkan Status DPO, KPK Masih Sabar Menanti Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui keberadaan Ketua DPR Setya Novanto hingga saat ini. Meski begitu lembaga anti rasuah tersebut masih mempertimbangkan akan memasukan Novanto ke Daftar Pencarian Orang (DPO) di Polda Metro Jaya.

"Saat ini, terkait dengan DPO, tim KPK masih membahasnya. Setelah kami mendatangi rumah SN kemarin, juga sudah disampaikan agar yang bersangkutan beritikad baik dengan cara menyerahkan diri dan koperatif dengan proses hukum," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/11).

Febri menyampaikan bahwa KPK juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Novanto agar memberitahu kepada KPK. Febri menjelaskan, jika ada pihak yang dengan sengaja melindungi atau memberikan persembunyian kepada Novanto berisiko ditindak pidana sesuai aturan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana 3 hingga 12 tahun.

"Jadi kami harap hal ini tidak perlu terjadi jika ada kerjasama dan itikad baik untuk datang ke KPK," imbuhnya.

Keberadaan Novanto tidak diketahui publik sejak kemarin malam. Tim Satgas KPK yang melakukan penggeledahan di rumah Novanto dan membawa surat perintah penangkapan (SPP) pun tidak menemukan Ketua Umum Golkar itu dikediamannya.

Hari ini juga seharusnya Setya Novanto dijadwalkan jalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam perkara KTP-el.

"Hari ini juga dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi untuk penyidikan dengan tersangka ASS. Datang menghadap penyidik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi," tutur Febri.

Beberapa saksi juga diperiksa penyidik baik untuk Anang maupun Novanto. Saksi-saksi yang diperiksa KPK di antaranya keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi; Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Aburizal Bakrie; politisi Golkar, Ahmad Haviz; dan pihak Swasta Made Oka Masagung. Dari keempat saksi, baru Aburizal Bakrie yang telah selesai jalani pemeriksaan di KPK. [san]