Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Zainal Bintang Minta JK Jadi "King Maker" Penyelamatan Golkar

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kasus korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto semakin memanas dalam pekan ini. Terutama setelah SN ditetapkan sebagai tersangka yang kedua kalinya.

Informasi yang bocor ke media menyebutkan politisi senior Golkar Zainal Bintang telah berkomunikasi intensif akhir-akhir ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketum Golkar.

Tujuannya, kata sumber itu untuk membahas skenario penyelamatan partai berlambang beringin. Hal itu nampaknya perlu ditempuh mengingat posisi SN yang sangat rentan ditahan oleh KPK.


Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Bintang, ternyata anggota Dewan Pakar Golkar itu tidak mau menanggapi.

Bintang hanya mengatakan, karena SN saat ini sudah buronan alias DPO, dirinya semakin keukeh meminta JK agar mau jadi "king maker" atau kunci utama penyelamatan Golkar.

JK harus bertindak cepat mengendalikan Golkar supaya jangan jatuh ke tangan petualang politik yang hanya memanfaatkan Golkar untuk kepentingan kelompoknya saja.

"JK perlu mengendalikan Golkar demi untuk keutuhan bangsa, karena Golkar adalah instrumen strategis penyatuan bangsa," kata Bintang, Kamis (16/11).

Disamping itu, lanjut Bintang, JK harus mendorong agar tetap Golkar konsisten mempertahankan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019.

Senang atau tidak senang, kata wartawan senior ini, figur JK lah yang paling tepat mengendalikan Golkar saat ini. JK pernah jadi ketum yang berhasil. Sekarang sebagai wapres berarti ada akses dalam kekuasaan negara. Jaringannya kuat dan luas. Pendukungnya banyak di seluruh daerah. Sementara figur yang lain tidak ada yang sama kuat dengan posisi JK.

"Dalam keadaan transisi begini, JK cocok sebagai pengendali, lalu menunjuk sebuah Tim Transisi menuju Rapimnas dan Munas. Bukan berarti saya minta JK jadi ketua umum," ujar Bintang.

Terakhir, Bintang berpesan agar orang yang di luar Golkar tidak perlu turut campur ikut mengatur-atur rumah tangga Golkar. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya