Berita

Foto/Net

Nusantara

Mayoritas-Minoritas Sama Saja Tak Boleh Ada Diskriminasi Ya!

Anies Perbolehkan Monas Untuk Acara Keagamaan
KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 09:25 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Warga dunia maya menanggapi beragam rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memperbolehkan lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan kea­gamaan. Biar tidak ada deskriminasi, disarankan agar semua agama boleh menggunakan Monas tanpa terkecuali.

Pelarangan kegiatan keagamaan di kawasan Monas pada era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahja Putnama bakal dihapus. Anies beren­cana menghapus peraturan gubernur yang berisi larangan tersebut.

"Sekarang itu tidak boleh adanya kegiatan kebudayaan. Kegiatan kesenian tidak boleh, kegiatan pengajian juga tidak boleh. Jadi larangannya bukan hanya kegiatan keagamaan," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat.


Pernyataan Anies merupakan merupakan implementasi dari janji kampanye saat Pilkada DKI 2017. Menurut Anies, Monas merupakan fasilitas umum yang dapat digu­nakan oleh warga dan memastikan semua agama dapat di fasilitasi.

"Aturan yang dijalankan oleh Pak Gubernur Basuki nanti akan saya ubah. Kembali seperti sebelumnya. Kita kembalikan tempat itu boleh lagi untuk kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan tablig, juga kegiatan bagi agama mana pun," ujar Anies.

Warganet pun langsung bereaksi atas rencana Anies Baswedan ini. "Luar biasa Gubernur Terpilih.... semoga Allah selalu melindungi Anies dan Sandi serta keluarganya. Aamiin YRA....," tutur akun @gustari_ahmad.

"Sudah selayaknya membudaya­kan kembali kegiatan keagamaan di tengah masyarakat, langkah kanda @aniesbaswedan sudah tepat, laju perkembangan zaman hari ini harus di perkuat dengan pondasi agama yang kokoh. Bismillah," doa akun @SatrioRachmazan.

Namun tidak sedikit juga warganet yang justru berkomentar nyinyir terhadap rencana tersebut. "Setuju Pak. Kembalikan fungsi Monas kayak dulu...PKL, Parkir Liar, copet dan pedagang asongan berbaur jadi satu mencari rejeki dari pengunjung," sindir akun @jonnedi.

"Pelajari lagi pak pergub pergub dan alasan di buat nya terdahulu....biar yang nggak kacau jadi makin kacau," tutur akun @ariefnugroho.

"Kok nggak sekalian mencabut larangan berjualan dan jasa sewa dokar/cikar sekalian. biar semakin kumuh sekalian," tambah akun @ Giartono12.

Sementara itu, sejumlah warganet berharap bila rencana tersebut benar dilaksanakan tidak ada perlakuan yang deskriminatif pada agama tertentu. "Larangan kegiatan kea­gamaan di Monas akan dicabut Anies Sandi. Harap dicatat bong, semua agama kelak dapat men­gadakan kegiatan keagaamaan di Monas, gak cuma Islam." ujar akun @dimasprakbar.

"OK nis, dirubah. Asal semua nya beres & Adil . Why not. Jangan ada perusuh aja nanti. Yang ikut-ikutan. Dan nggak ada kerjaan ikut juga ng­atur-ngatur. Buang kelaut orang kaya gini, apalagi penganut radikalisme, ok pa," kata akun @febronie75.

"Boleh nanya, untuk acara kea­gamaan mayoritas saja atau plus yang minoritas??, yang jelas??" tanya akun @eoneandrie.

"Maksudnya kalau ada kegiatan. Monas tutup untuk umum, boleh dong 25 Desember nanti natal ber­sama di monas?" @swartan58

"Bener loh yah, buat misa natal atau KKR juga boleh yah, buat kegiatan agama lain selain islam juga boleh yah. Jangan sampe ada deskriminasi loh," ujar akun @ Cekonx berharap.

Seperti diketahui, Gubernur sebe­lumnya Basuki Tjahaya Purnama melarang kegiatan keagamaan kar­ena sudah ada rumah ibadah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Basuki yang dipanggil akrab Ahok juga me­nyatakan dirinya ingin Monas bebas dari para pedagang kaki lima (PKL).

Dalam menegakkan peraturan, Ahok merujuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.

Pelarangan juga terdapat pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Monas) dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bentuk Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk di Jakarta.

Akun @Manusiapoerba711 men­ganggap, rencana Anies tersebut mer­upakan langkah yang keliru. "Bang @aniesbaswedan Tugu Monas itu daerah netral. Peraturannyan dari Presiden Soekarno. Makanya dia membangun Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta berdamp­ingan. Baca sejarah baru ambil tindakan," cuitnya.

"Pak Gubernur @aniesbaswedan sy mo nanya, MONAS itu wilayah Pemerintah Pusat apa @DKIJakarta? Apakah status Pergub lbh tinggi dr Keppres?" Sambung akun @detere_re.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj merespon niat Anies dalam membuka kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Menurut Said sah saja jika seorang kepala daerah mengedepankan kepentingan publik .

"Kalau niatnya betul untuk agama, saya dukung. Tapi kalau, target politik, kepentingan sesaat, jangka pendek, saya tentang. Agama tidak boleh jadi alat politik," tegas Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta, kemarin. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya