Berita

Emrus Sihombing/Net

Nusantara

PILKADA BEKASI 2018

Spanduk Ujaran Kebencian = Black Campaign

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 05:22 WIB

Panasnya cuaca di wilayah Bekasi diikuti suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Patriot yang bakal digelar 2018 mendatang.

Hal tersebut terlihat dengan munculnya spanduk bertuliskan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Bagi Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, hal tersebut sudah lumrah terjadi jelang Pilkada. Ada black campaign (kampanye hitam) maupun negative campaign (menyerang sisi negative).


"Terkait dengan pemasangan sepanduk yang berisi ujaran kebencian, berita bohong untuk menyerang salah satu bakal calon kontestan Pilkada, saya lihat itu masuk dalam kategori black campaign. Karena sumbernya tidak jelas," ujar Emrus seperti diberitakan Kantor Berita Pemilu, Rabu (15/11).

Sedangakn terkait negative campaign, Direktur EmrusCorner itu menjelaskan, mengacu pada pengangkatan sisi negatif dari pasangan tertentu yang di kemukakan berdasarkan fakta.

Contoh kasus, terang Emrus, di sebagaian negara demokrasi yang maju, negative campaign bisa saja itu dibenarkan. Karena mereka menganggap jangan sampai beli kucing dalam karung.

"Tetapi menurut pandangan saya, di negara Indonesia yang memiliki budaya tinggi, baik black campaign maupun negative campaign seharusnya itu di tiadakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita ini masyarakat yang menjunjung tinggi budaya saling menghargai dan menghormati. Sekalipun ada sisi negative berdasarkan fakta tentang Paslon tertentu, itu harus dihindari juga," papar Emrus.

Sebelumnya, terpampang spanduk yang berisi ujaran kebencian terhadap kepala daerah Kota Bekasi disejumlah ruas jalan raya di Kota Bekasi.

Dalam spanduk tersebut, terrtulis kalimat "Jangan Biarkan Masa Depan Anak Bangsa Dikuasai Iblis-iblis Laknat Pelacur Demokrasi. Tangkap Aktor Intelektual Ijazah Palsu Kepala Daerah Kota Bekasi." [sam]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya