Pengacara: Novanto Dilindungi UUD 1945

Kuasa Hukum Setya Novanto Frederich Yunadi kembali mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aturan dalam memanggil anggota DPR.

Frederich menilai alasan KPK yang menyebutkan Novanto bisa dipanggil lantaran UU MD3 pasal 245 ayat (3) tidak menegaskan terhadap tindak pidana khusus, adalah suatu kekeliruan. Ia menyebut KPK melupakan keputusan Mahkama Konstitusi (MK).

"Jangan lupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 76 tersebut adalah memutuskan dua pasal, yaitu 245 dan 225 ayat (1) sampai dengan ayat (5). 224 ayat (2) menyebut apabila dewan menjalankan tugas di dalam maupun di luar DPR, maka pemanggilannya itu sebagaimana ayat (5), wajib mendapatkan izin dari Presiden," ujar Frederich di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).

Lebih lanjut Frederich menjelaskan jika nantinya KPK tidak menuruti aturan yang ditetapkan MK, maka KPK harus melihat landasan hukum tertinggi yakni UUD 1945.

Dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 menyebutkan dewan memiliki hak untuk bertanya, mengawasi dan berbicara serta memiliki hak imunitas.

Menurut Frederich imunitas anggota DPR merupakan hak istimewa yang diberikan UU, sehingga perlu menjadi pertimbangan KPK untuk melakukan upaya paksa terhadap para wakil rakyat.

"Tidak ada UU manapun yang lebih tinggi daripada UUD 1945," pungkasnya.

Sebelumnya, Jurubicara KPK Febri Diansyah memastikan tetap memangil Novanto tanpa melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. Hal ini lantaran dalam UU MD3 hanya menjelaskan permintaan izin kepada presiden jika anggota dewan dipanggil menjadi saksi, namun untuk pemanggilan dalam kapasitas sebagai tersangka UU tersebut tidak menjelaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan harus atas izin presiden. [nes]