Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
Sebab, dalam peraturan itu pemerintah DKI Jakarta memberlakukan LED-nisasi media reklame di ibukota.
Dikonfirmasi, Sekjen Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (Outdoor Advertising Association of Indonesia/OAAI) Gabriel Mahal membantah ada larangan penggunaan media reklame konvensional, seperti papan billboard. Faktanya, masih begitu banyak ruang yang diizinkan untuk penggunaan media reklame konvensional.
"Tidak ada itu LED-nisasi media reklame di ibukota Jakarta. Itu informasi yang salah, dan menyesatkan. Ini bisa terjadi karena tidak baca dengan baik Pergub 148 Tahun 2017 atau gagal paham ketentuan-ketentuan peraturan tersebut," tegas Gabriel Mahal di Jakarta.
Ini menanggapi keluhan dari sejumlah pelaku industri periklanan luar ruang yang mendesak Gubernur DKI Jakarta mengubah Pergub tersebut karena adanya peraturan LED-nisasi media reklame di ibukota Jakarta. Artinya, di seluruh wilayah Jakarta hanya boleh menggunakan media reklame jenis LED (Light-Emitting Diode) Video Display.
"Masukan yang diberikan kepada Gubernur itu salah. Sebagai pelaku industri yang profesional kita mesti memberikan masukan yang benar kepada pemerintah. Bukan informasi atau masukan yang menyesatkan," ujarnya.
Gabriel menjelaskan, ketentuan Pasal 9 Pergub 148 Tahun 2017 sebetulnya tidak mengizinkan penggunaan media reklame dengan konstruksi tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat. Pertimbangannya, pertama, tidak terjadi polusi/sampah visual dengan berdirinya tiang-tiang reklame tersebut di sepanjang jalan-jalan protokol tersebut;
Kedua, kepentingan estetika kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan dan Ibukota Negara; Dan Ketiga, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Di samping itu, tambah Gabriel, dengan peraturan yang ada tersebut, pelaku industri reklame di DKI Jakarta diizinkan untuk menyelenggarakan reklame Konvensional, termasuk dalam bentuk konstruksi tiang tumbuh, di Kawasan Kendali Sedang, Kawasan Kendali Rendah, dan Kawasan Khusus.
Adapun yang termasuk dalam Kawasan Kendali Ketat itu yakni, sepanjang Jalan HR. Rasuna Said, Jend. Gatot Subroto, Jend. Sudirman, Dr. Satrio, MH. Thamrin, MT. Haryono, S. Parman, Gajah Mada, Hayam Wuruk.
"Di Kawasan Kendali Ketat ini hanya diizinkan penyelenggaraan media reklame yang menempel pada bangunan/gedung atau di atas bangunan/gedung, baik untuk jenis media reklame papan/billboard, neon box, neon sign, maupun jenis elektronik/digital (LED Video Display). Jadi, di Kawasan Kendali Ketat ini masih diizinkan jenis media reklame yang konvensional di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), underpass, fly-over, halte busway, dan pada gedung dengan ketentuan khusus diatur dalam Pasal 9 itu,†kata Gabriel.
[wid]
